Judul tulisan ini tidak mengada-ada. Indonesia dianggap sukses mendamaikan faksi-faksi yang bermusuhan di Kamboja pada 1980-an. Pada 1996, Indonesia juga berhasil mendamaikan pemerintah Filipina dengan MNLF (Front Pembebasan Nasional Moro) , kelompok separatis Muslim terbesar di Mindanao, Filipina Selatan.
Kini, apakah Indonesia mampu mendamaikan kelompok Taliban yang berkuasa di Afganistan dengan faksi-faksi lain yang menentangnya? Itu sebuah pertanyaan besar. Jika memang bisa, itu merupakan kontribusi besar Indonesia pada perwujudan perdamaian dan ketertiban dunia, yang diamanatkan oleh konstitusi.
Pemikiran untuk mendamaikan faksi-faksi Afganistan itu mengemuka dalam webinar, yang diselenggarakan oleh Fokus Wacana UI (FW UI), bekerjasama dengan BEM Pascasarjana Unusia (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia) di Jakarta, Sabtu (4/9/2021). Sebagai pembicara adalah Staf Ahli Deputi di BNPT Suaib Tahir dan Founder AJI Indonesia Dhia Prekasha Yoedha.
Sebagai pembahas adalah tokoh nasionalis DR. Hadijoyo Nitimihardjo dan co-founder FW UI DR. Satrio Arismunandar. Penanggap lain adalah Rikard Bagun, wartawan senior Kompas yang pernah meliput ke Afganistan. Webinar dibuka dengan pengantar dari Bob Randilawe (co-founder FW UI), Eko Wahyudi (Badan Mahasiswa Pascasarjana Unusia), dan sambutan Dekan Fakultas Islam Nusantara Unusia Jakarta, DR. Ahmad Suaedy, M.A.
Hubungan Baik RI-Afganistan
Pertama, Indonesia memiliki hubungan baik yang lama dengan Afganistan. Afganistan termasuk negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia, setelah revolusi berakhir pada 1949. Hubungan diplomatik antara kedua negara terjalin sejak 1954. Keduanya juga sama-sama menjadi anggota Gerakan Non-Blok.
Kedua, Indonesia memiliki modal sosial-budaya yang memadai, untuk berperan mendamaikan faksi-faksi yang bertikai di Afganistan, pasca kemenangan Taliban sebagai penguasa de facto di negara Asia Tengah itu. Aksi Indonesia itu adalah bagian dari peran menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan konstitusi UUD '45.
Indonesia pada 1980-an pernah berperan mendamaikan faksi-faksi yang berperang di Kamboja. Lalu Indonesia menjadi tuan rumah perundingan damai antara pemerintah Filipina dan MNLF pimpinan Nur Misuari. Ini berujung pada perdamaian, lewat pemberian otonomi pada kawasan yang dikuasai MNLF di Mindanao.
Pasukan Indonesia (TNI dan Polri) juga telah berpartisipasi sebagai pasukan perdamaian PBB, yang ditugaskan di berbagai wilayah konflik di dunia. Khususnya di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk turut serta menjaga perdamaian dunia.
Pertemuan Taliban dan NU
Berbagai pengalaman ini memberi landasan yang kuat untuk mengambil peran serupa di Afganistan. Penguasa Taliban sendiri memandang Indonesia sebagai negara sahabat. Indonesia tidak pernah punya masalah dengan Afganistan.
Sejumlah pemuka Taliban sendiri, yang dipimpin Abdul Ghani Baradar, pernah berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan pimpinan Nahdlatul Ulama (NU), pada pertengahan 2019. Waktu itu pihak Taliban menyatakan, ingin dibantu agar lepas dari cap "teroris" yang disematkan pada mereka oleh masyarakat dunia.
Pimpinan NU saat itu menyarankan agar Taliban dan suku-suku lain di Afganistan bisa bersatu. PBNU meyakini, mereka bisa bersatu. Terlebih lagi, jumlah suku di Afganistan hanya sedikit jika dibandingkan dengan jumlah suku dan etnis yang tersebar di seluruh Indonesia.
Saat itu PBNU mendorong Taliban untuk melakukan semacam musyawarah besar, untuk bisa mendapatkan sebuah konnesia.
Tentu saja, kontribusi Indonesia untuk mendamaikan Afganistan hanya mungkin dilakukan jika disetujui oleh semua faksi Afganistan yang bertikai. Bukan cuma oleh Taliban. Jika semua faksi sepakat Indonesia menjadi host atau mediator perdamaian , barulah langkah-langkah ke arah sana bisa dijalankan oleh Kemlu RI. Semoga saja! (Satrio Arismunandar)
