i. Tingkatan kebebasan ekonomi individu yang lebih besar( minimnya kendali politik atas sumber energi serta kesempatan ekonomi negeri) hendak kurangi tingkatan yang dialami korupsi.
Penduduk ekonomi terbuka tidak cuma mengimpor benda, jasa, serta modal, namun pula pula bertukar norma, data serta gagasan; berarti integrasi internasional pengaruhi kerangka politik- ekonomi kesempatan serta nilai- nilai budaya warga. Itu perdagangan yang lebih leluasa hendak melenyapkan kendali pejabat publik atas komoditas administrative semacam kuota lisensi serta izin dll. Oleh sebab itu, proses globalisasi hendak menurun mungkin pertukaran produk ini buat keuntungan individu. Ades serta Di Tella( 1997 serta 1999) menampilkan kalau keterbukaan berhubungan negatif dengan korupsi.
ii. Derajat globalisasi berbanding terbalik dengan norma- norma yang korup.
Tingkatan pembangunan mempunyai akibat yang signifikan terhadap tingkatan korupsi. Itu negara- negara yang mempunyai tingkatan pemasukan rata- rata rendah menghasilkan sedikit kekayaan untuk sebagian besar penduduknya masyarakat negeri di negeri tumbuh. Skenario ini menampilkan kalau dalam ekonomi semacam itu marjinal pemasukan bonus mempunyai akibat yang signifikan pada keadaan kehidupan warga. Ini berarti nilai marjinal duit dalam ekonomi miskin lebih besar dibanding dengan kaya ekonomi. Sebab itu; tingkatan pemasukan umumnya digunakan buat menarangkan tingkatan korupsi[Damania et angkatan laut(AL)., 2004; Persson et angkatan laut(AL)., 2003].
Penemuan empiris yang disajikan dalam riset Brown, et angkatan laut(AL).( 2005), Kunicova- R. Ackerman( 2005), Lederman et angkatan laut(AL).( 2005), Damania et angkatan laut(AL).( 2004 disajikan a ikatan negatif serta signifikan antara pertumbuhan serta tingkatan korupsi. Namun riset yang dicoba oleh Braun serta Di Tella,( 2004) serta Frechette,( 2001) memakai informasi panel menampilkan hasil kebalikannya. Buat negeri tumbuh saja, kami sudah merumuskan hipotesis berikut:
iii. Tingkatan pembangunan berbanding terbalik dengan tingkatan korupsi.
Ikatan teoritis antara korupsi serta pemasukan ketimpangan diturunkan dari teori sewa. Secara empiris Davoodi et angkatan laut(AL).( 1998) menciptakan positif korelasi antara korupsi serta ketimpangan( diukur dengan koefisien Ini) sebesar 37 negeri. Li dkk.( 2000) menciptakan bahwa
korupsi pengaruhi distribusi pemasukan di sesuatu berupa U terbalik. Ini berarti ketimpangan pemasukan yang lebih rendah diiringi dengan besar serta rendah tingkatan korupsi serta besar kala tingkatan korupsi transisi. sebaliknya riset Park( 2003) serta Brown et angkatan laut(AL).
( 2005) tidak menciptakan ikatan positif yang signifikan antara ketimpangan pemasukan yang lebih besar serta korupsi. Amanullah serta Eatzaz( 2006) pula menyelidiki ikatan antara korupsi serta distribusi pemasukan memakai informasi panel buat 7 puluh satu negeri. Mereka merumuskan kalau korupsi pengaruhi distribusi pemasukan serta pula pertumbuhannya. Kami sudah menempatkan permasalahan cuma negeri tumbuh serta membangun hipotesis berikut:
iv. Tingkatan Korupsi berkorelasi positif dengan pemasukan yang lebih besar di persamaan.
Tidak hanya aspek ekonomi, bermacam aspek non ekonomi semacam demokrasi, pers kebebasan, bagian populasi yang berafiliasi dengan agama tertentu dll pula secara empiris diselidiki oleh bermacam periset.
