Seluruh definisi Korupsi mengalami permasalahan gimana kita bisa memakainya buat tujuan empiris pada orang yang berbeda dengan budaya yang berbeda.
Oleh sebab itu, definisi analisis empiris wajib mempunyai 3 elemen bawah. Awal, perbandingan terbuat antara zona swasta serta publik[Palmier 1985]. Yang kedua merupakan partisipasi pasar saham; suatu partai menawarkan insentif kepada pejabat selaku imbalan atas dorongan politik ataupun administratif tertentu ataupun" keuntungan politik"[Manzetti serta Blake, 1996].
Elemen terakhir yang wajib jadi bagian dari definisi korupsi yang komprehensif merupakan kalau pertukaran semacam itu( disebutkan pada yang kedua) tidak pas, ialah menyimpang dari nilai- nilai yang terdapat. Last but not least, korupsi merupakan sikap pejabat publik yang menyimpang dari" norma yang sesungguhnya ataupun diyakini"[Sandholtz serta Koetzle 2000] ataupun" norma yang diterima" ataupun" membatasi aksi politik". pada norma- norma politik"[Morris, 1991].
Dengan mengingat seluruh elemen yang dibutuhkan ini, definisi korupsi yang sangat universal digunakan dalam riset empiris semacam Sandholtz serta Koetzle 2000, Sandholtz serta Gray, 2003, dll.;" Penyalahgunaan jabatan publik buat keuntungan individu". Bagi definisi, permasalahan lain dengan korupsi merupakan pengukurannya. Gimana itu dapat diukur? Pengukuran subyektif korupsi( tingkatan mikro) tidak sesuai buat perbandingan negeri.
Tata cara lain buat mengukur korupsi merupakan objektif( anggapan universal ataupun spesial kelompok sasaran). Perihal ini mencerminkan perasaan publik, ataupun sekelompok responden tertentu, tentang" minimnya keadilan" dalam transaksi publik. Oleh sebab itu, prosedur ini secara tidak langsung mengukur tingkatan korupsi yang sesungguhnya serta pula membongkar permasalahan prosedur lebih dahulu. Oleh sebab itu, informasi bersumber pada pengamatan kelompok sasaran banyak digunakan dalam literatur empiris. korupsi perception index( CPI).
Dibuat oleh Transparency International, ini pula menampilkan tingkatan korupsi yang dialami daripada tingkatan korupsi yang sesungguhnya. Dengan faktor- faktor yang melatarbelakangi korupsi, pertama- tama kami memikirkan bayaran serta keuntungan dari aktivitas korupsi di negara- negara tumbuh.
Pejabat mengharapkan bayaran yang meliputi bayaran psikologis, sosial serta ekonomi dibanding dengan keuntungan yang diharapkan dari korupsi. Ilmuwan politik serta ekonom sudah menganjurkan seperangkat ciri ekonomi, politik serta sosial yang berbeda dari satu negeri ke negeri lain; yang bisa pengaruhi bayaran yang diharapkan, khasiat, ataupun keduanya9. Harga korupsi yang sangat jelas serta mengganggu merupakan resiko tertangkap serta dihukum, yang pada kesimpulannya tergantung pada sistem hukum negeri[La Porta et angkatan laut(AL). 1999].
Saluran awal yang pengaruhi bayaran yang dialami dari kegiatan korupsi merupakan agama. Gerbang lain yang bisa pengaruhi bayaran korupsi merupakan pemerintahan demokratis serta sistem politik terbuka. Persaingan pemilu bisa mendesak korupsi; kebutuhan buat mendapatkan dana kampanye bisa memunculkan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak menguntungkan orang melainkan kepentingan individu partai( Geddes 1997).
Kebebasan berserikat serta kebebasan pers bisa memprovokasi kelompok kepentingan publik serta jurnalis; yang mempunyai kewajiban serta hak buat mengetahui kesalahan, serta keterlibatan sipil yang lebih besar bisa menuju pada pemantauan yang lebih dekat[Putnam 1993].
Pembangunan ekonomi tingkatkan prevalensi pembelajaran, melek huruf, serta ikatan depersonalized, yang tiap- tiap wajib tingkatkan mungkin kalau penyalahgunaan hendak ditemukan serta ditentang[Treisman( 2000]).
Tidak hanya itu, bayaran korupsi tergantung pada khasiat pekerjaan ini; ini tercantum tingkatan pendapatan di kantor publik serta lamanya waktu seseorang pejabat yang jujur bisa mengandalkan mereka[Van Rijckeghem serta Weder, 1997; Bank Dunia 1997].
