HAKI Sebagai Bagian Dari Tanggung Jawab Sosial dan Etika Profesi

Pengertian dan Jenis-Jenis HAKI

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Adapun jenis-jenis HAKI meliputi:

• Hak Cipta : Perlindungan atas karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, seperti buku, musik, lukisan, film, dan perangkat lunak komputer.
• Paten : Hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atas invensi di bidang teknologi selama jangka waktu tertentu (20 tahun untuk paten biasa di Indonesia).
• Merek Dagang : Tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk lain.

Ketiganya memiliki fungsi utama dalam menjaga orisinalitas karya dan memberikan penghargaan yang layak kepada penciptanya.

Pentingnya HAKI dalam Etika Profesi

HAKI berfungsi sebagai elemen dasar dalam mempertahankan standar etika di seluruh profesi dengan memastikan bahwa kreator menerima pengakuan dan kompensasi untuk pekerjaan mereka. Poin-poin utama meliputi:

• Perlindungan Pencipta : Undang-undang hak cipta melindungi hak-hak penulis dan seniman, memungkinkan mereka untuk mengontrol penggunaan kreasi mereka dan menerima manfaat finansial dari karya mereka (Budi, 2013).
• Dorongan Inovasi : Dengan melindungi penemuan melalui paten, HAKI memberi insentif pada penelitian dan pengembangan, yang mengarah pada kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi (Brown, 2005).
• Kepercayaan Konsumen : Merek dagang membantu konsumen mengidentifikasi sumber barang dan jasa, menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas pada merek, yang penting untuk pasar yang sehat (Oyewunmi, 2014).

Etika profesi merujuk pada prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, penghormatan terhadap HAKI menjadi bagian integral dari etika profesi. Profesional, baik di bidang teknologi, seni, maupun akademik, memiliki tanggung jawab moral untuk tidak melakukan plagiarisme, pembajakan, atau penggunaan karya orang lain tanpa izin.

HAKI dan Tanggung Jawab Sosial

Tanggung jawab sosial merupakan komitmen individu atau lembaga untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas, termasuk dalam konteks penghargaan terhadap karya intelektual. Melalui perlindungan HAKI, masyarakat diajak untuk menghormati hasil karya orang lain, mendorong inovasi, serta menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Namun, tanggung jawab sosial dalam HAKI tidak hanya berhenti pada perlindungan semata. Terdapat pula aspek keadilan akses. Misalnya, meskipun hak paten memberikan perlindungan bagi penemu, sistem ini juga perlu diimbangi dengan kebijakan lisensi yang memungkinkan produk penting seperti obat-obatan tetap dapat diakses masyarakat luas, terutama di negara berkembang. Ini sejalan dengan prinsip etika bahwa keuntungan komersial tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar manusia.

Tantangan Etis dalam Penerapan HAKI

Penerapan HAKI tidak lepas dari berbagai tantangan etis. Salah satu tantangan utama adalah penyalahgunaan hak eksklusif untuk monopoli pasar atau menahan akses terhadap teknologi dan informasi penting. Contohnya, perusahaan farmasi besar sering kali dikritik karena mempertahankan paten obat yang menyelamatkan nyawa sehingga harganya menjadi tidak terjangkau bagi negara-negara miskin. Selain itu, sistem HAKI bisa menjadi penghalang bagi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Dalam dunia akademik atau teknologi, terlalu ketatnya proteksi terhadap ide bisa menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, keseimbangan antara perlindungan hak dan kolaborasi terbuka menjadi krusial dalam penerapan etis HAKI.

Peran Profesional dalam Menjunjung Haki

Setiap profesional memiliki peran penting dalam menjaga etika dan tanggung jawab sosial terkait HAKI. Para akademisi harus mengedukasi mahasiswa tentang pentingnya orisinalitas dan anti-plagiarisme. Industri kreatif harus memberikan contoh baik dalam penggunaan lisensi dan distribusi karya. Perusahaan teknologi perlu mengembangkan sistem manajemen kekayaan intelektual yang adil dan transparan. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk meningkatkan literasi HAKI di kalangan masyarakat, agar semakin banyak orang memahami pentingnya menghargai dan melindungi karya intelektual.

Sebagai Kesimpulan, Hak Kekayaan Intelektual bukan hanya instrumen hukum untuk melindungi karya, tetapi juga merupakan bagian dari etika profesi dan tanggung jawab sosial. Penghormatan terhadap HAKI mencerminkan integritas profesional dan komitmen terhadap keadilan sosial. Dalam menghadapi tantangan global seperti ketimpangan akses terhadap teknologi dan informasi, pemahaman dan penerapan HAKI secara etis menjadi semakin penting. Oleh karena itu, setiap individu dan institusi hendaknya tidak hanya mematuhi regulasi HAKI, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian dari nilai-nilai moral dalam berkarya dan berkontribusi kepada masyarakat.

Referensi :

Brown, A. (2005). Socially responsible intellectual property: a solution? Scriptorium, 485-513.

Budi, H. S. (2013). Delik biasa vs delik aduan dalam undangundang hak cipta kajian yuridis dan pragmatis. Law Review, 10.

Enan, S. (2024, Desember 31). Bahaya Laten AI dalam Etika Profesi. Retrieved from Dendapala: https://dandapala.com/opini/detail/bahaya-laten-ai-dalam-etika-profesi

Hukum Online. (2024, November 8). Inovasi dan Disrupsi di Era AI, Peluang dan Tantangan Bagi Profesi Hukum di Indonesia. Retrieved from Hukumonline.com: https://www.hukumonline.com/berita/a/inovasi-dan-disrupsi-di-era-ai--peluang-dan-tantangan-bagi-profesi-hukum-di-indonesia-lt672e1e763e6c6/?page=4

Oyewunmi, A. O. (2014). Repositioning Trademark Laws as Tools for Socioeconomic Development: A Case for Legitimizing Comparative Advertising under Nigerian Law. Journal of Developing Societies, 69-90.