Pemalang -- Kalau mendengar kata perang, kita masih terbayang dua (atau lebih) kekuatan saling beradu senjata dan strategi, banyak bergelimpangan korban baik jiwa, material maupun harta benda.
Di jaman sekarang ini perang tidaklah sekedar adu senjata dan kekuatan antar kedua belah pihak, melainkan sudah merambah kesemuanya segi kehidupan yang akhirnya mampu mengalahkan lawan maupun musuh dalam peperangan tersebut.
Kita kenal istilah perang informasi.Perang dimana propaganda bertugas untuk melumpuhkan penalaran warga negara. Itu sebabnya warga negara harus waspada setiap mengkonsumsi informasi.
Sebagian orang membayangkan perang informasi itu berupa pertempuran siber saling serang antar pasukan ahli teknologi informasi yang saling bermusuhan secara virtual. Perkiraan itu kurang (tidak) Â tepat. Perang informasi merupakan gabungan antara perang elektronik, perang siber dan operasi psikologi yang secara bersamaan berhimpun dalam satu organisasi pertempuran.
Perang elektronik lebih mengarah ke upaya untuk mempertahankan dan mengganggu hal yang berkaitan dengan transmisi elektronik. Perang siber berlangsung untuk mempertahankan atau menghancurkan jaringan digital--terutama lewat Internet. Sedangkan operasi psikologi bertujuan untuk meresahkan dan menjatuhkan semangat warga negara musuh.
Ada 5 hal, menurut Megan Burns dari Carnegie Mellon University, yang disunting oleh Yayan Sopiyan dalam beritagar.id yang diperlukan jika terlibat dalam perang informasi.
Pertama, pengumpulan informasi. Semakin baik informasi yang dimiliki, maka perencanaan pertempuran juga akan semakin baik, sehingga bisa memberikan hasil peperangan yang baik juga.
Kedua, pengiriman informasi. Mempunyai informasi itu bagus, tapi tak terlalu berarti jika tidak mempunyai cara, alat, dan kemampuan untuk mengirimkan informasi itu ke pihak yang tepat.
Ketiga, perlindungan informasi. Informasi yang dimiliki harus dilindungi agar tidak bisa diakses oleh lawan.
Keempat, manipulasi informasi. Informasi diubah sedemikian rupa agar musuh tersesat.
Kelima, penggangguan, pelemahan, dan penolakan informasi. Termasuk memalsukan informasi sehingga sistem musuh memilih keputusan yang salah, dan juga memblokade arus informasi.
Apa pun dan bagaimana pun perang informasi itu akan berlangsung, perang informasi bukanlah tujuan. Seperti peperangan jenis lain, perang informasi adalah sarana untuk mencapai tujuan. Namun berbeda dengan perang yang lain, perang informasi lebih mengarah ke upaya untuk mengalahkan strategi musuh ketimbang menumpas pasukan musuh.
Mencermati teknik dan cara perang informasi tersebut, tampaknya kita tidak lagi bisa berharap bahwa kita tidak akan mengalami peperangan jenis itu. Justru kita sedang berada di tengah perang informasi Sekarang ini.
Dengan menyaksikan interaksi yang berlangsung di media sosial saat ini, kita langsung bisa merasakan gesekan antar kelompok semakin menguat. Sepuluh tahun lalu, Â kita mungkin masih bisa mengira gesekan-gesekan antar warga masyarakat di media sosial seperti perkelahian antar orang atau geng kecil yang saling berseteru.
Sekarang gesekan-gesekan itu sudah melampaui sekadar cekcok cuitan. Bahkan cekcok cuitan itu sekarang lebih merupakan hasil awal dari perang informasi.
Kita memang belum melihat ada perang elektronik dan perang siber yang bertujuan untuk merusak atau melumpuhkan infrastruktur komunikasi atau jaringan digital secara serius. Namun hari ini kita dengan mudah mendapati operasi psikologi sedang berlangsung secara gencar dan masif di tengah masyarakat kita lewat media sosial.
Kabar bohong dan informasi sesat menyambangi masyarakat kita secara sistematis dengan agenda yang sudah ditata. Sebagai contoh, sebut saja kabar bohong tentang serbuan jutaan pekerja Tiongkok ke Indonesia; atau informasi sesat tentang motif politik dan agama dalam desain uang baru.
Informasi sesat yang menyinggung sentimen agama pun tak kalah banyak.
Propaganda-propaganda semacam itu jelas sebuah operasi psikologi. Berdasar tema yang diusung dalam propaganda-propaganda itu, kita bisa melihat operasi psikologi cenderung bertujuan untuk menggoyang empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
Sasaran utama perang informasi seringkali adalah warga negara, bukan semata lembaga atau elit politik tertentu. Oleh karena itu peran setiap warga negara pun menjadi penting.
Peran penting yang bisa dilakukan oleh setiap warga negara adalah menjaga kewarasan akal sehat dan penalaran. Sebab, dalam suatu perang informasi, propaganda bertugas untuk melumpuhkan penalaran warga negara. Gunakan akal sehat dan penalaran setiap kali mengkonsumsi informasi.
Hal ini senada juga disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono yang bertindak sebagai Inspektur upacara pada peringatan ke-72 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta, Kamis (17/8/2017).
Dalam amanatnya Kasad Jenderal TNI Mulyono juga menekankan tentang fenomena ancaman perang informasi yang tidak kalah hebatnya dengan ancaman militer.
Arus informasi yang sangat deras tersebar melalui media teknologi, telah terbukti mampu mempengaruhi cara berpikir dan perilaku manusia. Fenomena Arab Spring yang diawali oleh kudeta di Mesir dan bermula dari provokasi yang tersebar lewat media sosial beberapa tahun yang lalu, merupakan bukti nyata yang harus dijadikan sebagai pelajaran. Ancaman ini juga masih mempengaruhi situasi psikologis bangsa Indonesia sebagai akibat dari perang informasi.
Secara umum masyarakat Indonesia sudah mulai menyadari bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara melalui celah informasi ini tidak bisa dilepaskan dari semakin hilangnya nilai-nilai Pancasila dari dalam jiwa masyarakat Indonesia sehingga semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta nilai-nilai musyawarah untuk mufakat semakin memudar dan tergantikan oleh ego sektoral serta intoleransi yang semakin menguat. Kondisi tersebut merupakan lahan yang sangat subur untuk tumbuh kembangnya radikalisme maupun separatisme.
Mendasari pernyataan Kasad diatas, maka perlu adanya peran yang optimal dari satuan penerangan di semua tingkatan. Perlu diketahui bahwa fungsi dan tugas Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad) dalam menjalankan tugas sebagai salah satu institusi di jajaran TNI-AD adalah menyampaikan informasi secara benar dan profesional tentang hal ihwal TNI AD sebagai kekuatan pertahanan negara Matra Darat kepada masyarakat, serta memberikan tanggapan yang simpatik manakala ada suatu informasi yang dianggap dapat merugikan citra positif TNI AD. Selain itu sebagai institusi yang sekaligus "Agen Informasi", bertugas mengolah informasi, menyampaikan informasi, mengelola informasi, baik untuk pihak internal maupun eksternal dan semua itu ditujukan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.
Oleh karena itu optimalisasi peran dan fungsi penerangan sebagai kehumasan sangatlah diperlukan dan mempunyai kedudukan yang strategis.
Secara internal maupun eksternal, satuan penerangan harus mampu berperan sebagai hubungan masyarakat (humas) yang baik.
Tentunya fungsi kehumasan secara eksternal atau keluar menjadi titik berat fungsi dan tugas dari satuan penerangan ini.
Kecepatan informasi, keakuratan informasi dan kredibilitas sumber informasi harus di punyai boleh staf satuan penerangan. Lamban informasi bakal  menjadi bulan-bulanan  opini yang berkembang di masyarakat sebagai bola liar. Kelambanan penyajian informasi ini dapat berdampak buruk bagi citra angkatan darat karena berkembangnya opini masyarakat yang tanpa dasar yang menjadi kuat.
Peran serta media massa mitra TNI-AD baik di pusat maupun di daerah juga memegang peranan yang cukup penting dalam menopang tugas satuan penerangan.
Dengan adanya kemitraan yang baik, maka informasi yang benar dari satuan penerangan mampu disajikan dengan baik oleh media mitra sehingga masyarakat luas akan mampu menangkap pesan apa yang akan disampaikan oleh satuan penerangan tersebut.
Satuan Penerangan ditingkat Kodim, masih perlu banyak masukan, pelatihan dalam penyajian data, informasi dan berita yang dipublikasikan kemasyarakatan umum.
Dukungan media baik cetak, televisi, radio, elektronik, dan online sangatlah diperlukan oleh satuan penerangan di tingkat Kodim.Â
