Pada 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet yang mengejutkan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Keputusan ini memicu reaksi keras dari pasar keuangan dan publik, menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.
Sri Mulyani, yang telah menjabat sebagai Menteri Keuangan selama lebih dari dua periode, dikenal luas karena kepemimpinannya yang stabil dan kebijakan fiskal yang hati-hati. Selama masa jabatannya, ia berhasil menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan memperoleh peringkat kredit investasi dari lembaga pemeringkat internasional. Namun, pengunduran dirinya pada September 2025, di tengah protes nasional terkait ketimpangan sosial dan ekonomi, menandai berakhirnya era kepemimpinannya.
Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan, diangkat sebagai Menteri Keuangan yang baru. Meskipun memiliki latar belakang yang kuat dalam bidang ekonomi dan perbankan, Purbaya menghadapi tantangan besar dalam meyakinkan pasar dan publik akan arah kebijakan fiskal yang akan diambilnya. Kekhawatiran ini tercermin dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 1,8 persen dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS setelah pengumuman reshuffle kabinet.
Selain itu, pernyataan Purbaya yang kontroversial mengenai tuntutan 17+8 dan klaimnya bahwa dirinya lebih "koboi" dibandingkan Sri Mulyani menambah ketegangan. Pernyataan ini dianggap tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan netizen.
Dalam menghadapi situasi ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan kontinuitas dan konsistensi dalam kebijakan fiskal serta meningkatkan komunikasi yang transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Hanya dengan demikian, stabilitas ekonomi dan sosial dapat terjaga, dan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal.
Dampak terhadap Pasar Keuangan dan Stabilitas Ekonomi
Pengumuman reshuffle langsung berdampak pada pasar keuangan Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 1,8 persen pada 9 September 2025, sementara nilai tukar rupiah melemah 1 persen terhadap dolar AS. Investor asing menarik dana sekitar Rp4,1 triliun dari pasar modal Indonesia dalam dua hari pasca reshuffle.
Sri Mulyani dikenal sebagai figur yang menjaga disiplin fiskal, termasuk mempertahankan defisit anggaran di bawah 3 persen dari PDB dan meningkatkan peringkat kredit Indonesia. Kehadirannya memberikan kepercayaan kepada investor domestik dan asing. Namun, penggantinya, Purbaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan, belum memiliki pengalaman signifikan dalam pengelolaan fiskal makro.
Purbaya berjanji untuk mempertahankan kebijakan fiskal yang hati-hati dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, ketidakpastian mengenai arah kebijakan fiskal di bawah kepemimpinannya menambah kekhawatiran pasar. Selain itu, rencana revisi anggaran 2026 senilai $236 miliar juga menambah ketidakpastian bagi pelaku pasar .
Polemik Pernyataan Purbaya dan Dampaknya terhadap Kebijakan Publik
Setelah dilantik, Purbaya mengeluarkan beberapa pernyataan yang memicu kontroversi. Ia menyebutkan bahwa tuntutan masyarakat yang dikenal dengan 17+8 hanya mewakili sebagian kecil dari populasi, dan menyatakan bahwa dirinya lebih koboi dibandingkan Sri Mulyani. Pernyataan ini memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan netizen, yang menilai sikapnya arogan dan tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat .
Pernyataan kontroversial ini berdampak pada persepsi publik terhadap kredibilitas pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang tidak konsisten dan kurang komunikatif dapat mengurangi efektivitas implementasi kebijakan dan menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Selain itu, Purbaya juga berjanji untuk mengevaluasi kebijakan pemotongan transfer dana daerah sebesar Rp50 triliun pada 2025 dan rencana pemotongan sebesar Rp269 triliun pada 2026. Kebijakan ini sebelumnya memicu keluhan dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Reshuffle Menteri Keuangan yang menggantikan Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa membawa dampak signifikan terhadap pasar keuangan dan stabilitas ekonomi Indonesia. Kehadiran figur baru dengan latar belakang yang berbeda menambah ketidakpastian mengenai arah kebijakan fiskal pemerintah. Selain itu, pernyataan kontroversial Purbaya memperburuk citra pemerintah di mata publik dan dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan publik.
Untuk memulihkan kepercayaan pasar dan publik, pemerintah perlu memastikan kontinuitas dan konsistensi dalam kebijakan fiskal, serta meningkatkan komunikasi yang transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Hanya dengan demikian, stabilitas ekonomi dan sosial dapat terjaga, dan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
