"Saya tidak peduli akan di-bully seperti apa mengelola negeri ini selama saya yakin tujuannya mulia membela rakyat. Saya tidak peduli gambar saya dibikin telanjang, yang penting rakyat saya masih bisa makan. Yang penting saya didukung komisi IV," kata Edhy. - Kompas
Setelah maju mundur akan polemik ekspor benih lobster atau benur, pada akhirnya Menteri KKP Edhy Prabowo melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 secara sah mengizinkan kembali ekspor benih lobster yang mana hal ini dilarang di masa kepemimpian mantan Menteri KKP sebelumnya Susi Pudjiastuti.
Dalam cakupan Peraturan Menteri tersebut, setiap pihak yang berkeinginan mengekspor benih lobster akan terlebih dahulu diseleksi oleh KKP apakah memenuhi syarat dan kualifikasi.
Dengan diperbolehkannya kembali ekspor benih lobster, Edhy berharap membantu masyarakat yang menggantungkan hidup dengan mencari benih lobster dan proses budidaya lobster dalam negeri dapat tumbuh.
Menanggapi sikap Menteri Edhy Prabowo yang seolah pasang badan memang bisa dikatakan cukup menarik. Menurut Penulis pribadi, sikap tersebut justru menimbulkan kesan tendensius dan malah akan mengundang antipati publik terhadapnya.
Bila ekspor lobster ini lebih mengutamakan nasib para nelayan yang menggantungkan hidupnya dengan menangkap benih lobster, maka yang jadi pertanyaan apa saja yang KKP lakukan selama ini?
Bukankah wilayah laut di Indonesia ini sangat luas? Bukankah kekayaan laut di Indonesia ini berlimpah dan beragam? Apa tidak ada opsi lain bagi nelayan untuk mencari hasil laut yang bernilai selain benih lobster?
Kalau mau jujur-jujuran, siapa sih yang kiranya diuntungkan dengan dilegalisasi kembalikannya ekspor benur, apakah betul para nelayan seperti yang dikatakan ataukah mereka, para eksportir?
Adakah gambaran fakta di lapangan bahwa para nelayan yang menangkap benih lobster betul-betul merasakan limpahan rezeki dari diperbolehkannya kembali ekspor benih lobster? Atau mereka dengan terpaksa menangkap benih lobster dan menjualnya ke eksportir dikarenakan minimnya alternatif guna menyambung hidup semata.
Penulis pun mengkritisi sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang seolah bermental Asal Bos Senang. Jika disaat kepemimpinan Ibu Susi Pudjiastuti, mereka satu suara untuk melarang ekspor benur. Maka mengapa lantas mereka berpaling sekarang. Apa kalimat ganti kepemimpinan maka ganti pula kebijakan memang sudah mendarah daging dalam birokrasi di tanah air.
Diantara alasan mengapa Susi Pudjiastuti melarang ekspor benih lobster yaitu untuk meningkatkan nilai tambah dari lobster itu sendiri sebelum diperjualbelikan di pasar global dan agar populasi lobster dapat tumbuh berkelanjutan di laut Indonesia.
Selain itu pihak yang diizinkan menangkap benih lobster akan menjual benih lobster ke negara lain. Namun benih lobster itu kemudian diekspor kembali oleh negara tersebut dengan nilai lebih tinggi dari yang dijual oleh Indonesia.
Jangan lupakan pula, bahwa benih lobster ini rawan diselundupkan. Satu pertanyaan yang perlu segera dijawab, siapa yang akan mengawasi tindakan main curang tersebut. Dengan kata lain, ancaman akan kelangkaan benih lobster terjadi di Indonesia masih sangat memungkinkan bilamana tidak diawasi dan tidak dikontrol dengan baik.
Kemudian prihal pernyataan akan polemik ekspor benih lobster yang mengatakan masih ada campur tangan dari menteri lama yang belum rela melepas jabatannya. Bagi Penulis pribadi jelas pernyataan tersebut tidaklah etis dikemukakan ke publik dan subjektif.
Secara logika, kebijakan yang Susi Pudjiastuti ambil kemarin bukanlah sekadar omong kosong belaka. Jika saat ini benih lobster di Indonesia berlimpah maka itu merupakan buah dari kerja kerasnya. Lalu mengapa disaat benih lobster berlimpah dan memiliki nilai jual tinggi kenapa justru kita malah bersikap aji mumpung untuk kembali mengekspornya ketimbang fokus membudidayakannya agar punya nilai jual lebih tinggi lagi.
Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.
