Kita seringkali mendengar istilah "Digitalisasi", tetapi apa arti dari kata tersebut?
Dikutip dari laman Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud "Digitalisasi" adalah proses pemberian atau pemakaian (implementasi) sistem digital. Dengan kata lain agar mudah dipahami yaitu mentransformasi atau mengubah sesuatu yang sifatnya manual menjadi terkomputerisasi.
Sebagai contoh digitalisasi informasi dimana merupakan sebuah proses mengubah berbagai informasi, kabar, atau berita dari format analog menjadi format digital sehingga lebih mudah untuk diproduksi, disimpan, dikelola, dan didistribusikan. - Wikipedia
Di era Revolusi Industri 4.0 atau Internet of Things sebagai bagian dari kemajuan teknologi, digitalisasi adalah suatu keniscayaan yang perlu dilakukan oleh unit-unit usaha yang bergerak dalam bidang produksi maupun jasa. Pertanyaannya adalah mengapa?
Satu poin pokok dari lahirnya Digitalisasi ialah efisiensi (cepat) dan efektifitas (mudah). Merujuk pada kata cepat dan mudah maka di era teknologi informasi seperti sekarang bukan hanya berfokus pada pemilik usaha melainkan juga bagi konsumen/pelanggan/pengguna.Â
Kedua belah pihak sama-sama menuntut adanya efisiensi dan efektifitas baik dalam upaya meningkatkan mutu atau kualitas (produksi maupun pelayanan), mengoptimalkan kinerja, menghemat biaya, dan lain sebagainya.
Sebagaimana disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Bapak Fachmi Idris dalam acara Public Expose BPJS Kesehatan tahun 2019 dengan tema Digitalisasi Sistem Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan Sebagai Game Changer Dunia Kesehatan bahwa pemanfaatan teknologi informasi juga akan menjadi kesempatan bagi Program JKN-KIS untuk mendorong sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas namun tetap efektif dan efisien dari sisi pembiayaan.
Sebagai bentuk nyata BPJS Kesehatan dalam implementasi sistem digital serta komitmen untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan. Di tahun 2018 BPJS Kesehatan berinovasi dengan membuat beragam bentuk fitur layanan guna memudahkan peserta JKN diantaranya :
1. Mobile JKN
Mobile JKN adalah one stop service yang terus dikembangkan oleh BPJS Kesehatan dan dapat digunakan oleh para peserta JKN untuk memperoleh informasi, mendaftarkan diri, membayar iuran, mengetahui informasi kepesertaan, informasi kesehatan (tele consulting). Kedepannya fitur ini rencana akan dikembangkan meliputi sistem antrian pelayanan kesehatan.
2. BPJS Kesehatan Care Center 1500 400
Layanan Call Center yang beroperasi 24 jam/7 hari guna mengakomodir kebutuhan/layanan informasi bagi peserta JKN.
3. Elektronik Data Badan Usaha (e-Dabu)
Sebuah sistem untuk memudahkan institusi atau badan usaha melakukan pendaftaran maupun mengupdate data peserta kategori Pekerja Penerima Upah (PPU).
4. Untuk kemudahan dan kepastian pembayaran iuran. Kini peserta JKN dapat melakukannya melalui (686.735 kanal pembayaran) proses autodebit baik melalui bank maupun non-bank via aplikasi Mobile JKN, e-commerce, dll.
5. Dari sisi pelayanan kesehatan, pemanfaatan teknologi dikembangkan mulai dari penggunaan aplikasi Health Facilities Information System (HFIS), Rujukan Online, Klaim Digital (Vedika), pemanfaatan finger print di fasilitas kesehatan serta Deteksi Potensi Fraud melalui Analisa Data Klaim (Defrada).
Namun demikian langkah apa-apa saja yang BPJS Kesehatan telah persiapkan untuk menghadapi era Digitalisasi kiranya perlu didukung oleh peran serta para peserta JKN (secara keseluruhan) untuk lebih mengoptimalkan beragam fitur layanan diatas dan dapat merasakan manfaatnya.
Dalam kesempatan ini pula, BPJS Kesehatan menyampaikan capaian kinerja pada tahun 2018 lalu, diantaranya :
1. BPJS Kesehatan memperoleh predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk tutup buku tahun 2018 atau ke-5 secara berturut-turut sejak implementrasi Program JKN-KIS dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono yang berafiliasi dengan Nexia International.
2. BPJS Kesehatan memperoleh skor aktual 85,72 (skor maks.100) dengan predikat Sangat Baik, untuk pengukuran Good Governance Tahun 2018 oleh BPKP.
3. Jumlah peserta Program JKN-KIS sampai akhir tahun 2018 adalah 208.054.199 jiwa. Menurut data pada 19 Mei 2019, jumlah peserta meningkat menjadi 221.580.743 jiwa. (83,6% penduduk Indonesia -Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Semester II tahun 2018)
4. Tahun 2018, BPJS Kesehatan sudah bermitra dengan 23.292 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.455 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
5. Indeks kepuasan peserta terhadap Program JKN-KIS sebesar 79,7% dan
indeks kepuasan fasilitas kesehatan yang melayani pasien JKN-KIS sebesar 75,8%.
Merujuk kepada kemajuan teknologi yang terus berkembang, fitur layanan yang BPJS Kesehatan buat dan capaian di tahun 2018 merupakan langkah konkret mengsukseskan program JKN-KIS sekaligus bukti komitmen mereka dalam upaya memberikan layanan kesehatan berkualitas bagi peserta JKN serta siap menghadapi tantangan di era Digitalisasi.
