JKN-KIS dalam Angka dan Menekan Kemiskinan

Rabu, 16 Mei 2018 bertempat di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, berlangsung acara Public Expose BPJS Kesehatan "Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program Tahun 2017". Hadir dalam acara ini pihak-pihak dari BPJS Kesehatan, antara lain : Bpk. Fahmi Idris Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ibu Maya A. Rusady Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, Bpk. Wahyuddin Bagenda Direktur Teknologi Informasi, Bpk. Kemal Imam Santoso Direktur Keuangan dan Investasi, Ibu Andayani Budi Lestari Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta, Bpk. Bayu Wahyudi Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga, Ibu Mira Angraini Direktur SDM & Umum, Bpk Mundiharno Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Resiko, serta turut mengundang Bpk. Teguh Dartanto Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Acara Public Expose BPJS Kesehatan yang turut dihadiri oleh kalangan media dan blogger ini merupakan bagian dari komitmen BPJS Kesehatan untuk menginformasikan seluruh kegiatan dan pencapaian mereka selama tahun 2017 sebagai wujud transparansi kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat bisa mengetahui sepak terjang dari BPJS Kesehatan dan semakin tahu manfaat dari program gotong royong ini.

Pada kesempatan ini Bpk. Fahmi Idris selaku Direktur Utama memaparkan pencapaian-pencapaian yang BPJS telah capai sejak berdiri di awal tahun 2014 s.d tahun 2017 sesuai acuan kinerja menuju Jaminan Kesehatan Nasional tahun 2019, diantaranya :

- Jumlah peserta JKN-KIS pada tahun 2014 sebanyak 121,6 juta (49% populasi penduduk Indonesia), kini di tahun 2017 peserta JKN-KIS telah mencapai 187,9 juta (72,7%). Berdasarkan data faktual BPJS Kesehatan per 11 Mei 2018 jumlah peserta JKN-KIS  saat ini sebesar 197.376.511 jiwa (76,7%).

- Indeks kepuasan peserta di tahun 2014 sebesar 75%, sedangkan di tahun 2017 sebesar 79,5%.

- Indeks kepuasan fasilitas kesehatan di tahun 2014 sebesar 65%, sedangkan di tahun 2017 sebesar 75,7%.

- BPJS Kesehatan meraih predikat WTM (Wajar Tanpa Modifikasian) untuk laporan keuangan periode 1 Januari 2017 - 31 Desember 2017, dengan demikian laporan keuangan BPJS Kesehatan dinyatakan telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

- Hasil pengukuran Good Governance BPJS Kesehatan dinyatakan BAIK oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dengan skor aktual 85,73 (maks 100).

- Sebanyak 92.3 juta jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah dibayarkan iurannya oleh pemerintah dengan akumulasi sebesar Rp.89,9 triliun.

- Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan secara faktual per Mei 2018 meningkat menjadi 22.103 buah atau 3.666 lebih banyak dibandingkan tahun 2014 sebanyak 18.437 buah.

- Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan secara faktual per Mei 2018 meningkat menjadi 2.385 buah atau 35% lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 sebanyak 1.681 buah.

- Indeks pemahaman peserta mengenai JKN-KIS mencapai 83,7% dimana terbagi menjadi indeks pemahaman terhadap prosedur sebesar 95% dan indeks pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebesar 80,4%.

Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh Bpk. Teguh Dartanto selaku peneliti senior LPEM FEB UI 2017 serta Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 

Beliau membawakan materi prihal "Hasil Kajian Dampak JKN-KIS Terhadap Kemiskinan di Indonesia". Merujuk pada penelitian yang beliau telah lakukan, ia mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa program JKN-KIS mampu mengurangi perbedaan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 

Sebagai ilustrasi, masyarakat golongan rendah maupun tidak mampu setelah mereka menjadi peserta JKN-KIS maka kini mereka dapat mengakses pelayanan kesehatan dimana mungkin sebelum-sebelumnya mereka tidak rasakan atau hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu.

Kemudian dari hasil penelitian yang beliau telah lakukan turut menyertakan bahwa program JKN-KIS memiliki andil dalam mengurangi kemiskinan. Sebagai ilustrasi, mereka golongan tidak mampu setelah menjadi peserta JKN-KIS maka mereka terbantukan dari sisi biaya pengobatan sehingga mengurangi beban kehidupan mereka ataupun mereka tak harus berhutang untuk melunasi biaya pengobatan. Dengan demikian angka kemiskinan dapat ditekan disebabkan mereka dapat mengalokasikan uang yang seharusnya untuk biaya pengobatan kepada manfaat lain bagi kehidupannya.

Secara singkat Penulis pun menanyakan langsung kepada beliau, apakah probabilitas persentase manfaat dari JKN-KIS ini dapat ditingkatkan? Beliau menjawab yakin bisa. 

Menurut beliau penelitian kala itu masih menggunakan data pencapaian BPJS Kesehatan di tahun sebelumnya. Merujuk pada data faktual saat ini maka beliau yakini bahwa probabilitas manfaat JKN-KIS tentu akan meningkat seiring langkah-langkah konkrit yang BPJS Kesehatan lakukan kedepannya untuk menekan timbulnya kemiskinan.

Mengacu pada apa yang telah dipaparkan kepada publik maka dapat disimpulkan seiring perjalanan program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dari berdiri hingga sekarang pada jalur yang tepat. Peningkatan jumlah peserta JKN-KIS selaras dan dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah sarana prasarana penunjang baik FKTP maupun FKTRL, dengan demikian masyarakat yang terbantukan semakin luas dan semakin mudah untuk berobat. 

Kemudian dengan peningkatan jumlah peserta JKN-KIS maka menyatakan bahwa semakin banyak masyarakat yang sadar betapa manfaatnya JKN-KIS bukan sekadar untuk dirinya sendiri melainkan juga untuk membantu sesama. Melalui semangat gotong royong yang JKN-KIS bangun mampu membangkitkan rasa kepedulian dalam diri individu dan hal ini perlu dijaga keberlanjutannya sehingga semakin banyak pihak yang tertolong dan menekan tingkat kemiskinan di Indonesia.