Mohon tunggu...
dadi kristian
dadi kristian Mohon Tunggu... Akuntan - Akuntan dan Petani, menyukai ekonomi

hanya seorang penanam tomat

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Obesitas Pemerintahan

26 Oktober 2018   11:14 Diperbarui: 26 Oktober 2018   11:25 431
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang paling sedikit mengatur. 

Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan absolut pasti korup. Ketika pemerintah terlalu berperan besar dalam kehidupan sosial masyarakat yang akan terjadi adalah pemborosan anggaran, inefisiensi, korupsi dan hambatan kemajuan negara dan bangsa.

Kenapa Pemerintah Bisa Begitu Gemuk. 

Pemerintah menderita obesitas disebabkan berbagai hal, namun penyebab utama adalah keyakinan bahwa pemerintah harus hadir dalam kehidupan masyarakat. Padahal kondisi terbaik adalah sebaliknya, pemerintah harus dijauhkan dalam kehidupan masyarakat kecuali benar-benar diperlukan. Penyebab lain adalah politisi dan birokrat berlomba menambah kewenangan, karena dari kewenangan tersebut kekuasaan muncul dan biasanya diikuti oleh aliran uang yang besar.

Akibat Buruk Pemerintah yang Gemuk

1. Pemerintahan yang terlalu gemuk akan mematikan inisiatif, inovasi dan kreatifitas masyarakat. Masyarakat akan tergantung kepada pemerintah. Contohnya subsidi BBM mematikan inovasi untuk menemukan sumber energi alternatif. Bantuan Langsung Tunai dan tunjangan sosial membuat orang menjadi malas bekerja. Perizinan yang kompleks dalam dunia bisnis menyebabkan semangat kewirausahaan terhambat. Kuota sekolah berdasarkan kemiskinan membuat siswa berprestasi patah semangat, BPJS membuat hancur industri kesehatan.

2. Pemerintah yang Obesitas menyebabkan belanja pemerintah semakin membengkak. Diperlukan uang yang tidak sedikit untuk membiayai badan-badan serta program pemerintah. Subsidi dan program sosial seperti BPJS membuat anggaran negara defisit. Defisit tersebut terpaksa ditutup dari pajak yang tinggi dan hutang. 

Pajak tinggi menyebabkan uang yang dipegang masyarakat semakin sedikit, padahal uang tersebut dapat digunakan untuk belanja, menabung dan investasi. Hutang luar negeri yang tinggi menyebabkan mata uang melemah sehingga secara umum memperburuk perekonomian. 

Setiap tahun pengeluaran pemerintah terus naik, hal tersebut disebabkan lembaga pemerintah berlomba membuat aturan dan menambah kewenangan. Setiap tahun kementerian selalu melaporkan kekurangan pegawai (meski kenyataannya berlebih) supaya terlihat sibuk. Jika tidak sibuk berusaha mencari kesibukan dengan menambah kewenangan dan regulasi, kewenangan dan regulasi baru memerlukan dana tambahan.

3. Obesitas pemerintahan menyebabkan pelayanan publik memburuk. Semakin banyak kewenangan pemerintah semakin banyak lembaga yang dibentuk, semakin banyak pejabat semakin banyak struktur yang harus dilalui, akibatnya perizinan semakin berbelit, proses pengambilan keputusan menjadi lambat, karena harus melalui berbagai jenjang jabatan. Akibatnya pelayanan terhadap masyarakat menjadi berbelit, lama, dan sulit.

4. Obesitas pemerintahan menyebabkan obesitas peraturan , obesitas peraturan membuat hidup menjadi semakin rumit. Terkadang kementerian atau lembaga yang beban kerjanya rendah mencari cara agar kelihatan sibuk biasanya dengan membuat berbagai peraturan untuk menambah kewenangan walaupun peraturan dan kewenangan tersebut sebenarnya tidak diperlukan. akhirnya hal yang mudah menjadi rumit jika ditangani pemerintah. 

Contohnya membuat pesantren dan sekolah keagamaan adalah hal yang tidak begitu sulit, tapi ketika pemerintah membuat undang-undang pesantren dan sekolah keagamaan sesuatu yang tadinya mudah menjadi rumit. Tiba-tiba harus ada izin yang wajib dipenuhi, ada prosedur yang harus dilalui, yang sebenarnya tidak menambah nilai bagi pesantren dan sekolah keagamaan itu sendiri. 

Contoh lain adalah dalam hal pendidikan, pemerintah terlibat terlalu banyak dalam dunia pendidikan, dimana anak sekolah, tingkat kemampuan orang tua, sistem kuota bagi orang miskin membuat proses penerimaan peserta didik baru menjadi rumit. Kuota siswa miskin menyebabkan orang tua berlomba-lomba menjadi miskin, dan menumbuhkan mental gratisan bagi masyarakat. 

Campur tangan pemerintah dalam hal kesehatan misalnya dengan mewajibkan rumah sakit bekerja sama dengan BPJS atau kuota bagi orang miskin membuat rumah sakit swasta sulit berkembang, dokter dan perawat digaji terlalu rendah, Rumah sakit tidak mendapat keuntungan yang cukup, sehingga kualitas pelayanan kesehatan memburuk. Campur tangan pemerintah dalam dunia kesehatan dengan membentuk BPJS menyebabkan asuransi kesehatan swasta sulit berkembang.

Menurut anda mana yang lebih menyenangkan?. Datang ke bank BCA atau datang ke kantor kelurahan?, Berobat ke Rumah Sakit Swasta atau ke RSUD?. Teller BCA cantik, wangi, dan selalu tersenyum, PNS kelurahan jelek, bau, dan judes. Itu saja sudah menjadi alasan kita tidak mau berurusan dengan kantor pemerintah.

5. Obesitas Pemerintahan memperburuk perekonomian. Campur tangan pemerintah dalam perburuhan dan pengupahan menyebabkan labor cost naik setiap tahun. Seharusnya gaji dan upah adalah kesepakatan berdasarkan kehendak bebas tanpa paksaan antara buruh dan pengusaha, jika buru merasa upah terlalu kecil maka dapat pindah ke perusahaan lain. penentuan upah minimum lebih banyak dipengaruhi pertimbangan politik daripada pertimbangan ekonomi. Kenaikan pajak dan peraturan bisnis yang rumit menyebabkan investor lari keluar negeri.

6. Obesitas pemerintahan adalah ladang subur korupsi. Penyebab korupsi yang utama adalah kewenangan, cara terbaik untuk menghilangkan korupsi adalah menghapus kewenangan dari para politisi dan birokrat.  Banyak kepala daerah menjadi tersangka korupsi paling disebabkan  suap perizinan, bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi lagi?, solusinya sederhana yaitu kewenangan memberi izin tersebut harus dicabut. 

Contoh lain, pejabat kementerian perdagangan tersangkut kasus korupsi kuota impor sapi, kenapa hal tersebut bisa terjadi? karena Kementerian perdagangan mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang berhak mengimpor dan seberapa banyak yang diimpor. Bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi lagi?, cabut kewenangan kementerian perdagangan untuk menentukan perusahaan mana dan jumlah kuota impor, bebaskan semua pihak mengimpor. bagaimana cara paling efektif mencegah terlalu banyaknya daging impor. 

Gunakan instrumen Bea masuk dan pajak dalam rangka impor, jika daging sapi impor terlalu banyak sehingga menjatuhkan harga daging sapi lokal, pemerintah menaikkan bea masuknya. Dengan begitu tidak ada diskriminasi, dan pengusaha tidak perlu menjilat politisi dan birokrat. 

Sistem kuota, larangan, pembatasan, monopoli dan perizinan menyebabkan para pengusaha berlomba-lomba menjilat politisi dan birokrat, bukan berlomba membuat produk terbaik dengan harga termurah. Hal terbaik untuk memastikan kita tidak diperintah oleh politisi dan birokrat bodoh dan korup adalah dengan mengurangi kekuasaan pemerintah sampai tingkat seminimal mungkin.

Pemerintahan yang ideal

Pemerintah seharusnya dijauhkan dari kehidupan masyarakat, kewenangan dan kekuasaan pemerintah harus terbatas yaitu hanya mencakup bidang pertahanan, keamanan dan penegakan hukum. Pertahanan diperlukan untuk menangkal serangan  dari luar yang mengancam kebebasan warga negara. Keamanan diperlukan untuk menjaga ketertiban sehingga warga negara dapat menikmati kebebasannya. 

Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan kebebasan satu pihak tidak melanggar kebebasan pihak lain. Tugas utama pemerintah adalah melindungi kebebasan warga negara.  

Selain daripada itu pemerintah tidak diperbolehkan terlibat dan ikut campur. Pemerintah hanya boleh menjadi wasit mengawasi jika suatu pihak telah melanggar kebebasan atau merugikan pihak lain. Perizinan seharusnya tidak diperlukan, izin diperlukan jika kegiatan tersebut dilarang berdasarkan undang-undang, jika tidak dilarang berarti tidak perlu izin. Kewenangan harus dikembalikan kepada individu, komunitas masyarakat, atau pemerintah lokal. 

Cara Mengatasi pemerintah yang Gemuk

Pilih pemimpin yang berjanji tidak akan menambah kewenangan dan peraturan. Jangan pilih pemimpin yang berjanji mengangkat PNS demi mengurangi pengangguran, percayalah negara ini sudah terlalu banyak memiliki PNS . 

Pilih pemimpin yang berjanji mengurangi defisit APBN, memotong pengeluaran, menurunkan pajak. Pilih pemerintah yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan kemerdekaan berpendapat. 

Pilih pemimpin yang pro enterpreneurship. Pilih pemimpin yang sadar bahwa yang menciptakan lapangan kerja adalah pengusaha bukan pemerintah. Jangan pilih pemimpin berfaham sosialis, apalagi komunis, karena tidak ada satupun negara sosialis dan komunis yang sejahtera. 

Pilih pemimpin yang paling sedikit berpidato, semakin panjang pemimpin berpidato semakin bodohlah dia, karena menganggap audience di depannya lebih bodoh dari dirinya sendiri sehingga perlu berpidato panjang lebar untuk menggurui. Kalau bisa pilih pemimpin yang berlatar belakang pengusaha/ wiraswasta . Jangan pilih pemimpin berlatar belakang birokrat atau tentara, birokrat dan tentara didik untuk mengatur bukan untuk membebaskan. 

Jangan pilih pemimpin dari kalangan pemimpin agama, mereka tidak pernah menerima kritik dari santri/jemaatnyanya, mengkritik pak kiyai/pendeta akan dianggap mengkritik agama. Jangan pilih politisi yang hanya bisa membangga-banggakan bapaknya, padahal bapaknya dianggap pemimpin gagal (saat itu) sehingga diturunkan secara paksa. Jangan pilih pemimpin yang menjanjikan subsidi, subsidi merusak perekonomian.. Jangan pilih pemimpin yang mengklaim dapat ilham dari langit karena itu tidak mungkin. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun