Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim rekomendasinya ke Presiden Republik Indonesia terkait kendaraan berbasis energi listrik, segalanya kembali kepada demand publik. Secara prinsip ekonomi, munculnya barang di pasar diakibatkan adanya permintaan dari konsumen.
Kepedulian lembaga independen anti-rasuah Indonesia tersebut dapat dijadikan sinyal bagus untuk keberadaan electric vehicle (E.V). Di sisi lain, ekonom Faisal Basri Batubara tidak berpendapat demikian.
Pada kegiatan diskusi "Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia" kemarin (10/7), Faisal Basri tampak sederhana; berkemeja rapih dengan dipadukan celana bahan. Namun, pembahasannya mengenai industri kendaraan listrik cukup tegas dan informatif.
Ia pastikan presentasinya di hari itu cukup menghabiskan waktu 15 menit. Padahal, Cahmdan Purwoko selaku moderator memberikannya 25 menit.
Di sepanjang diskusi pengembangan teknologi kendaraan listrik, ia menekankan ceramah singkatnya pada kritik atas kinerja pemerintah dan konsep universalitas ekonomi. Pria kelahiran 1959 itu menilai munculnya rekomendasi KPK terkait industri otomotif merupakan di luar fokus kerjanya memberantas korupsi.
Apapun bingkainya, Faisal Basri menyayangkan hal itu bisa terjadi. Karena bagaimana pun, intrik kotor korupsi sangatlah sulit ditangani; sedangkan KPK ikut mengurusi teknologi mobil listrik. Sesuatu yang di luar kapabilitasnya. Tidak akan efektif.
Pada menit berikutnya, ekonom tersebut berharap pemerintah melalui BUMN-nya tidak membangun khusus produksi electric vehicle ini; yang akan mengarah kepada monopoli pasar.
"Mobil listrik merupakan elemen dari the New Economy dunia di mana prosesnya mengacu pada konvergensi industri manufaktur, jasa, dan teknologi dengan inovasi berkelanjutan yang ramah lingkungan," ia mendefinisikan. Konsep ini sudah mewabah (dalam artian positif) di dunia, serta teraplikasi dengan infrastruktur yang baik.
Untuk itu, Faisal Basri menyarankan kepada pemerintah memperlakukan electric vehicle ini sebagaimana prinsip universal yang berlaku di dunia ekonomi global agar ikut berkembang sebagaimana negara lain.
Dikte pemerintah di kemudian hari hanya akan menciptakan iklim yang buruk bagi pasar dalam berinovasi membangun dan mengembangkan industri ini. Pada tahun 2040 diperkirakan dari total penjualan mobil baru di dunia, 54% nya adalah kendaraan elektrik.
Yohannes Nangoi selaku ketua umum Gaikindo sependapat dengan Faisal Basri atas hal tersebut. Penggunaan energi fosil akan berkurang; yang akan dirasakan pada tahun 2030, dan tidak dipungkiri lagi bahwa tren tersebut akan terus mengarah ke sana.
Seiring tren perpindahan sumber daya energi di tahun 2030, harga mobil listrik pun diperkirakan ikut turun hingga mencapai nilai jual terendah mobil keluaran Amerika Serikat tahun 2015, di kisaran US$ 14.000,-. Jika dibandingkan nilai jual sekarang, mobil elektrik dikisaran harga 500-600 juta rupiah.
Tidak lama lagi, pasar otomotif akan dikuasai electric vehicle dibandingkan kendaraan dengan sistem combustion engine.
Pak Yo, begitu ketua umum Gaikindo itu biasa disebut, memberikan perhatian total penjualan kendaraan elektrik secara global adalah sebesar 0,5%, atau kisaran 460.000 unit.
“Indonesia harus cari alternatif sumber daya pembuatan baterai E.V jika benar-benar niat mengembangkan new economy di bidang kendaraan,” demikian tutur Yohannes Nangoi.
Artinya, ketua umum Gaikindo tersebut begitu perhatian terhadap local content di Indonesia guna menjadi bagian pengembangan new world economy.
Perspektif ini sangat berbeda dengan ide universal Faisal Basri. Local content yang diusung menganut prinsip partikular.
Pak Yo, mendukung sepenuhnya kehadiran produksi electric vehicle di Indonesia. Namun penguasaan teknologi baterai masih minim di dunia. Untuk itu, ia mendorong penguasaan teknologi pembuatan baterai yang bahan bakunya asli dari Indonesia.
“Karena siapa yang menguasai teknologi E.V akan menguasai industri otomotif dunia ke depannya,” tambahnya.
Selebihnya, Pak Yo setuju bahwa market tidak bisa didikte pemerintah. Presiden Direktur PT. Isuzu Astra Motor Indonesia itu mengakui organisasi yang di kepalainya mendapatkan rekomendasi yang sama dengan Presiden terkait E.V Indonesia dari KPK.
Gebrakan yang diinisiasi pemerintah diharapkannya tak mematikan industri mobil yang ada. Atau, berjalan ke arah yang tak sama dengan pasar dunia. “Fatal akibatnya!” pesannya.
Selaku penyuplai tunggal listrik negara, PLN menargetkan 13% energi listrik Indonesia adalah energi yang baru terbarukan.
Informasi ini didapat saat diskusi Road Map Pengembangan Kendaraan Listrik Indonesia, di auditorium gedung utama PLN kantor pusat.
Syofvi F. Roekman setuju atas pernyataan teknologi baterai merupakan kunci dari industri electric vehicle. Oleh karenanya, PLN yang dipimpinnya telah melakukan riset mengenai kendaraan listrik yang dimulai pada 2011.
Jika pengembangan electric vehicle ini berhasil, pulau-pulau terpencil padat penduduk di Indonesia akan makin terbantu.
Menurut Direktur Perencanaan Korporat PT. PLN itu, kendaraan listrik akan menjadi solusi alternatif atas mahalnya pendistribusian bahan bakar fosil ke . wilayah-wilayah terpencil.
