Gebrakan Kendaraan Listrik Indonesia, Efektif atau Cuap Belaka?

Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim rekomendasinya ke Presiden Republik Indonesia terkait kendaraan berbasis energi listrik, segalanya kembali kepada demand publik. Secara prinsip ekonomi, munculnya barang di pasar diakibatkan adanya permintaan dari konsumen.

Kepedulian lembaga independen anti-rasuah Indonesia tersebut dapat dijadikan sinyal bagus untuk keberadaan electric vehicle (E.V). Di sisi lain, ekonom Faisal Basri Batubara tidak berpendapat demikian.

Pada kegiatan diskusi "Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia" kemarin (10/7), Faisal Basri tampak sederhana; berkemeja rapih dengan dipadukan celana bahan. Namun, pembahasannya mengenai industri kendaraan listrik cukup tegas dan informatif. 

Ia pastikan presentasinya di hari itu cukup menghabiskan waktu 15 menit. Padahal, Cahmdan Purwoko selaku moderator memberikannya 25 menit.

Di sepanjang diskusi pengembangan teknologi kendaraan listrik, ia menekankan ceramah singkatnya pada kritik atas kinerja pemerintah dan konsep universalitas ekonomi. Pria kelahiran 1959 itu menilai munculnya rekomendasi KPK terkait industri otomotif merupakan di luar fokus kerjanya memberantas korupsi. 

Apapun bingkainya, Faisal Basri menyayangkan hal itu bisa terjadi. Karena bagaimana pun, intrik kotor korupsi sangatlah sulit ditangani; sedangkan KPK ikut mengurusi teknologi mobil listrik. Sesuatu yang di luar kapabilitasnya. Tidak akan efektif.

Pada menit berikutnya, ekonom tersebut berharap pemerintah melalui BUMN-nya tidak membangun khusus produksi electric vehicle ini; yang akan mengarah kepada monopoli pasar. 

"Mobil listrik merupakan elemen dari the New Economy dunia di mana prosesnya mengacu pada konvergensi industri manufaktur, jasa, dan teknologi dengan inovasi berkelanjutan yang ramah lingkungan," ia mendefinisikan. Konsep ini sudah mewabah (dalam artian positif) di dunia, serta teraplikasi dengan infrastruktur yang baik.

Untuk itu, Faisal Basri menyarankan kepada pemerintah memperlakukan electric vehicle ini sebagaimana prinsip universal yang berlaku di dunia ekonomi global agar ikut berkembang sebagaimana negara lain. 

Dikte pemerintah di kemudian hari hanya akan menciptakan iklim yang buruk bagi pasar dalam berinovasi membangun dan mengembangkan industri ini. Pada tahun 2040 diperkirakan dari total penjualan mobil baru di dunia, 54% nya adalah kendaraan elektrik. 

Yohannes Nangoi selaku ketua umum Gaikindo sependapat dengan Faisal Basri atas hal tersebut. Penggunaan energi fosil akan berkurang; yang akan dirasakan pada tahun 2030, dan tidak dipungkiri lagi bahwa tren tersebut akan terus mengarah ke sana.