"Pseudo Democracy" dan Jika Gibran Melawan Kotak Kosong

Jamak, jika calon tunggal dikatakan sebagai perhelatan demokrasi semu. Sebab :  

Pertama, calon tunggal telah menghilangkan kompetisi dalam demokrasi. Padahal, salah satu dimensi penting dalam demokrasi adalah adanya sebuah kompetisi. Tanpa adanya kompetisi, hajatan demokrasi hanyalah opera sabun yang pekat aroma kepentingan.

Kedua, melemahnya oposisi. Ini terjadi karena semua partai mendukung satu calon sehingga kepala daerah terpilih cenderung menjalankan roda pemerintahan tanpa adanya kontrol. Eksesnya, konstruksi pemerintahan daerah yang demokratis dan transparan akan tergerus, karena desain kelembagaan DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan (checks and balances) cenderung tak berjalan.

Ketiga, munculnya kepala daerah boneka. Ini berbahaya lantaran kepala daerah terpilih dalam menjalankan pemerintahannya. meminjam istilah sosiolog Erving Goffman (1922-1982), lebih banyak memainkan dramaturgi.

Kerja pemerintahan yang terlihat di permukaan berbeda dengan kerja yang sebenarnya di belakang layar. Dalam konteks lebih ekstrem, kepala daerah boneka berpotensi menjadi lahan praktik politik yang menghalalkan segala cara demi memenuhi kepentingan pihak-pihak tertentu dengan menipu kesadaran publik.

Seperti telah disinggung di atas, proses demokrasi semu hanya akan menghasilkan para pemimpin yang cenderung bekerja demi kepentingan politik semata, karena terlalu banyak hal yang harus dilakukan si pemimpin demi memuaskan syahwat kepentingan partai pendukungnya.

Gibran Bisa Jadi Lawan Kotak Kosong

Dalam perhelatan Pilkada serentak 2020, sepertinya adanya calon tunggal berpotensi masih akan terjadi. Salah satu yang berpeluang adanya calon tunggal adalah Pilwakot Solo.

Sebagaimana diketahui, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Kota Bengawan ini, ada satu calon yang dipastikan sangat superior. Dia adalah Gibran Rakabuming Raka.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini diusung oleh partai yang sangat mendominasi Kota Solo, yakni PDI Perjuangan.