SECANGKIR kopi panas belum sempat kunikmati, saat seorang teman datang ke rumahku, tadi pagi. Dia katanya sengaja mampir untuk sekedar ngobrol, karena cukup lama pula kita tak bersua.
Setelah cukup dengan sedikit basa-basi, temanku tadi mendadak berubah jadi seorang pengamat politik dalam negeri. Dia bicara tentang dipercayanya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk mengelola lumbung pangan nasional.
Ya, sebagaimana diketahui, menjawab peringatan salah satu organisasi pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni Food Agriculture Organization (FAO) tentang adanya kemungkinan negara-nagara di dunia terjadi krisis pangan. Presiden Jokowi mengambil langkah-langkah strategis dengan cara menciptakan program food estate atau lumbung pangan.
Program ini disebut-sebut untuk mendorong ekstensifikasi lahan pertanian. Sementara, total lahan yang disiapkan untuk memasok kebutuhan pangan nasional tersebut adalah sekitar 30.000 hektare (ha).
Namun demikian, Jokowi berharap, kelak lahan yang dijadikan sebagai lumbung pangan itu dapat berkembang. Ditargetkan dalam dua tahun akan bertambah sebanyak 148.000 ha.
Bicara tentang kebutuhan pangan nasional, tentu yang ada dalam benak kita adalah menggenjot sektor pertanian, bukan? Ya, dalam hal ini idealnya adalah Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo sebagai sosok yang dipercaya Presiden Jokowi dalam pengelolaannya.
Tapi, justru yang dipercaya oleh orang nomor satu di republik ini malah seorang Menhan, yang boleh jadi tidak ada korelasinya dengan sektor pertanian.
Kendati begitu bukan berarti Prabowo berjalan sendirian. pada praktiknya tanggung Jawab Prabowo ini bakal dibantu dan didukung oleh menteri pertanian dan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) termasuk pelibatan pemerintah daerah.
Kembali pada temanku tadi. Dia beranggapan bahwa dipilihnya Prabowo sebagai penanggung jawab ketahanan pangan nasional oleh Presiden Jokowi tak lepas dari pengalamannya yang pernah menahkodai Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Selain itu, temanku juga menyangkut pautkan latar belakang mantan Danjend Kopasus itu sebagai mantan menantu Presiden Soeharto yang pernah sukses swasembada pangan pada tahun 1984 silam.
Diperkirakan, sebagai menantu tentunya Prabowo Subianto sedikit banyaknya mengetahui tentang strategi mertuanya dulu hingga sukses bersawasembada pangan.
Hal ini yang menurut temanku menjadi alasan Presiden Jokowi mempercayakan program food estate terhadap Prabowo dibanding kepada Mentan Syahrul Yasin Limpo. Politisi Partai Nasdem tersebut, lanjutnya minim pengalaman pada sektor pertanian, karena basis pendidikannya adalah bidang hukum.
"Bagaimana sobat, benar enggak analisaku tadi?" Tanya temanku.
Sebagai orang yang awam tentang birokrasi dan tektek bengek pemerintahan dan politik, saya tidak bisa menjustifikasi bahwa apa yang dikatakan temanku itu benar atau salah.
Bagi saya yang namanya hipotesa ya sah-sah saja diungkapkan siapa saja. Selama hal itu tidak mengandung unsur SARA apalagi kebencian.
"Ya, bisa jadi," membalas pertanyaan temanku tadi.
Dorong Prabowo Lebih Manggung
Sama halnya dengan temanku, saya sendiri mempunyai hipotesis soal alasan dipercayanya Prabowo Subianto sebagai penanggungjawab ketahanan pangan nasional.
Jika kita ingat-ingat lagi janji kampanye Prabowo Subianto pada saat Pilpres 2019 lalu. Salah satunya adalah akan memperkuat sektor ketahanan pangan nasional.
Guna mewujudkannya, Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno memiliki program unggulan. Diantaranya adalah mekanisasi sektor pertanian. Program ini menitikberatkan pada peningkatan produktivitas pangan.
Selain ada juga program penerapan teknologi pada sistem pergudangan. Program ini adalah berupa pemasangan teknologi baru di sistem pergudangan yang diharapkan dapat membenahi persoalan pertanian. Yaitu hasil panen mudah membusuk jika terjadi keterlambatan pengiriman.
Sebetulnya masih cukup banyak program-progran unggulan Prabowo dalam hal meningkatkan ketahanan pangan nasional tersebut. Hanya saja, saya lupa lagi. He ... He ... He.
Tapi poinnya adalah, Presiden Jokowi boleh jadi dalam pikirannya merasa apa yang diungkapkan oleh Prabowo pada saat kampanye tersebut adalah program-program yang bisa dan layak diterapkan. Karenanya dia mempercayakan hal ini pada Prabowo.
Satu hal lagi, yang ada dalam benak saya. Dipercayanya Prabowo mengurusi ketahanan pangan nasional tak lebih dari sebuah kepentingan politik Pilpres 2024.
Bukan rahasia umum, Prabowo Subianto digadang-gadang bakal maju kembali pada Pilpres 2024. Bahkan kabarnya akan "dikawinkan" dengan Ketua DPR-RI, Puan Maharani dari PDI Perjuangan.
Perlu diingat, bahwa Presiden Jokowi pun dibesarkan oleh partai yang berlambang banteng gemuk bermoncong putih dimaksud.
Jadi, saya berpikir guna memuluskan rencana Prabowo dalan kontestasi Pilpres 2024, Presiden Jokowi sengaja memberikan panggung lebih terhadap Prabowo dengan cara menggarap progran ketahanan pangan nasional.
Boleh jadi dengan menggarap program ketahanan pangan nasional, kesempatan Prabowo untuk lebih dekat dengan masyarakat bakal jauh lebih besar ketimbang dirinya hanya fokus mengurusi tentang pertahanan.
Dengan lebih banyak kesempatan berbaur dengan masyarakat iniah diharapkan elektabikitasnya yang sempat turun pada hasil survey Indikator Politik Indonesia (IPI) bulan Mei 2020 lalu bisa kembali terdongkrak.
Kenapa Jokowi antusias memberi panggung lebih terhadap Prabowo?
Dalam pandangan sederhana saya, hal ini tak lepas dengan wacana akan "dikawinkannya" Prabowo dengan "putri mahkota" PDI Perjuangan, Puan Maharani.
Anggap saja hal yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebagai bentuk balas budi dirinya yang selama ini sudah dibesarkan oleh partai yang berlambang banteng gemuk bermoncong putih dimaksud.
Mendapat Kritik
Rupanya penunjukan Prabowo Subianto sebagai penanggungjawab ketahanan pangan nasional ini tidak direspon positif oleh semua kalangan. Ada saja pihak-pihak yang kurang setuju dan menganggap janggal. Dan ini menjadi "badai kecil" buat Jokowi.
Salah seorang yang mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi ini adalah pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam.
Dikutip dari Jpnn.com, Saiful menilai penunjukan Prabowo Subianto memimpin tugas penggarapan lumbung pangan bisa merusak tatanan ketatanegaraan.
Saiful juga memandang, penunjukan atau penugasan itu menyiratkan seolah Menteri Pertanian tidak maksimal mengurusi pangan.
"Apa Jokowi menilai Prabowo lebih cocok jadi Menteri Pertanian? Kalau Jokowi merasa Prabowo lebih cocok jadi Mentan, tukar guling dong, jangan rusak tatanan ketatanegaraan," ujar Saiful, Minggu (12/7).
Masih dikutip dari Jpnn.com, Saiful malahan menyarankan agar Kementerian Pertanian dibubarkan dan dilebur dengan Kementerian Pertahanan jika dinilai sudah tidak mampu mengurusi soal pangan.
"Untuk apa ada Kementan kalau tidak bisa mengurus pangan, sekalian bubarkan Kementan, lebur dengan Kemenhan," kata Saiful. Sembari menyebut, tugas mengurusi masalah pangan yang dibebankan kepada Prabowo tidak masuk akal.
Lebih jauh, Saiful juga menyarankan, jika memang Jokowi sudah kewalahan mengatur pangan di saat pandemik, maka sekalian bertukar posisi langsung dengan Prabowo.
"Kenapa tidak tugas presiden saja kasih ke Prabowo? Atau mundur saja kalau sudah merasa tidak sanggup memimpin pangan," pungkas Saiful.
Itulah sedikit badai yang menerpa Jokowi atas kebijakannya menunjuk Prabowo. Jamak, setiap keputusan tentu saja tidak akan bisa memuaskan senua pihak.Â
Hanya saja ada benarnya juga, jika memang Prabowo hendak fokus mengurusi ketahanan pangan, lebih baik geser saja jabatannya menjadi Menteri Pertanian.
Salam
