ANCAMAN reshuffle kabinet yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat konstalasi politik tanah air sedikit memanas. Tepatnya panas dingin, terutama bagi partai politik yang menempatkan para kadernya di kabinet.
Celakanya, menurut hasil analisa para pengamat politik tanah air, ternyata tidak sedikit para pembantu presiden dari partai politik yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) dianggap pantas untuk dilakukan perombakan.
Uniknya lagi, mereka justru datang dari partai politik besar, seperti halnya PDI Perjuangan dan Golkar.
Dari PDI Perjuangan, muncul nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly dan  Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara.
Di Partai Golkar justru lebih banyak lagi. Nama-nama yang beredar adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Bidang Perekonomian (Menko ekonomi), Airlangga Hartarto dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali.
Dari kelima nama tersebut di atas, nama Mankumham, Yasonna Laoly merupakan nama menteri yang paling banyak mendapat sorotan.
Pasalnya, besdasarkan hasil survey yang diselenggarakan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) dari tanggal 8 hingga 25 Juni 2020, nama Yasona Laoly menduduki peringkat pertama sebagai menteri yang paling pantas untuk direshuffle oleh Presiden Jokowi.Â
Pria kelahiran 27 Mei 1953 ini mendapatkan angka tertinggi dengan nilai 64,1 persen.
Banyak yang menduga jebloknya nama Yasonna menurut hasil survey IPO, sebagai akibat dari kebijakannya tentang pembebasan puluhan ribu narapidana melalui program asimilasi dan integrasi bulan April lalu, menimbulkan kegaduhan dan keresahan di kalangan masyarakat sipil.
Sebab, sebagian dari para narapidana yang dibebaskan tersebut kembali berbuat tindakan-tindakan kriminalitas.
Hasil survey IPO ini tentu bukanlah referensi mutlak yang mampu mempengaruhi keputusan Presiden Jokowi. Hal ini hanya sebatas bentuk penilaian atau aspirasi masyarakat terhadap tingkat kepuasan atas kinerja Yasonna dan para menteri yang lainnya.
Perkara nanti direshuffle atau tidaknya, jelas kendali penuh ada di tangan Presiden Jokowi sendiri. Sebab, mantan Wali Kota Solo ini dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan kacamata kuda. Melainkan akan melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda.
Namun, jika boleh berandai-andai. Presiden Jokowi ternyata menuruti apa kata hasil survey IPO. Itu artinya Yasonna Laoly merupakan menteri yang paling utama untuk direshuffle.
Pertanyaannya, siapa yang pantas menggantikan politisi senior PDI Perjuangan tersebut? Tentu saja akan banyak nama di tanah air yang memahami hukum dan HAM.
Menariknya dan tanpa saya pikirkan sebelumnya, muncul nama yang selama ini justru getol mengkritisi dan memproklamirkan diri sebagai oposisi pemerintahan Presiden Jokowi. Nama tersebut siapa lagi kalau bukan si Profesor akal sehat, Rocky Gerung.
Benar, nama Rocky Gerung bukan datang dari hasil survey lembaga yang selama ini menasional. Seperti Indobarometer, Chatra Politika atau Indikator Politik Indonesia (IPI).
Nama mantan bintang Indonesia Lawyer Club (ILC) TV One ini didaulat berdasarkan hasil survey kecil-kecilan yang dibuat oleh Founder Rekat Anak Bangsa dan ID Next Leader sebagai sosok yang pantas menduduki jabatan Menkumham menggantikan Yasonna Laoly.
Jujur, saya secara pribadi tidak mempermasalahkan saat nama Rocky Gerung disebut-sebut sebagai salah satu figur yang layak menggantikan Yasonna Laoly. Boleh jadi secara keilmuan, sahabat dekat Muhamad Said Didu itu memang cukup menguasainya.
Yang membuat saya awalnya kaget adalah, Rocky Gerung menyatakan siap bila memang dikehendaki oleh Presiden Jokowi.
Ini yang menjadi tidak habis pikir. Bagaimana bisa seorang yang selama ini sangat menentang pemerintahan Jokowi tiba-tiba runtuh hanya karena ditawari kedudukan. Jangan-jangan Rocky Gerung sama dengan manusia kebanyakan, vokal ketika disingkirkan, lalu jinak ketika diraih.
Namun setelah mencari tau lebih jauh dari berita-berita yang bertebaran di media online. Akhirnya saya paham, bahwa apa yang dimaksud dengan kesiapan dia menjadi Menkumham ternyata dibarengi dengan syarat yang sangat ekstreem menurut pandangan saya.Â
Bahkan cukup mustahil untuk bisa dilakukan. Itu artinya kesanggupan Rocky Gerung ini hanya bentuk guyonan sekaligus sindiran terhadap pemerintah khususnya Presiden Jokowi
"Saya mau jadi menteri. Mengganti mereka semua. Ya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) itu harus punya keputusan, maka keputusan saya yang pertama adalah membubarkan kabinet. Di dalam negosiasi itu kasih saya kewenangan atas nama hak asasi manusia, saya buat Perpu pembubaran kabinet," kata Rocky Gerung, saat ditanya tentang kesiapannya jadi Menkumham, Sabtu (4/7/2020). Dikutip dari Minews.com.
Masih dikutip dari Minews.com, Rocky tidak menguraikan alasannya dalam rencana mengambil keputusan tersebut dengan jelas. Namun, dia menekankan bahwa reshuffle yang diwacanakan oleh Presiden Jokowi itu tidak akan efektif. Karena peran kelompok penguasa di balik Presiden yang menentukan keputusan tersebut.
"Jadi yang saya maksud di belakang presiden ada oligarki yang memastikan kegiatan presiden. Jadi kalau Jokowi reshuffle, dia memikirkan oligarki tidak keberatan. Dari awal memang kebijakan sudah menyimpang dari kampanye," ujarnya.
Itulah jawaban Rocky Gerung. Lagi-lagi dalam setiap pernyataannya dia selalu nyeleneh dan cenderung kontroversial.
Salam
