Pengungsi (warga negara asing) juga dapat menjadi ancaman dalam meningkatnya jumlah angka pengangguran dan kriminalitas jika tidak dapat ditangani dengan baik oleh pihak berwenang. Dengan ini, Pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan aktor non-negara yang terlibat dalam bidang kemanusiaan, seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) (Wachid, 2023). Antara pihak IOM dengan pemerintah Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dalam hal memerangi penyelundupan manusia di Indonesia (Rara et al, 2023).
Kedatangan etnis Rohingya diketahui berdatangan melalui jalur laut dengan mengendarai kapal dengan ukuran cukup besar dan luas untuk menampung pengungsi. Kedatangan mereka yang tiada henti mereka anggap sebagai aksi terdampar, namun masyarakat menolak akan hal demikian. Aksi yang dilakukan etnik Rohingya seperti dilakukan secara sengaja, hal ini diketahui karena mereka meyakinii bahwa Negara Indonesia akan menerima mereka dengan baik seperti halnya dengan pengungsi-pengungsi Rohingya sebelumnya.
Seperti yang Harian Kompas sebutkan bahwa etnik Rohingya akhir-akhir ini mengalami lonjakan yang cukup banyak dan teratur. Kedatangan mereka di pesisir pantai Sabang, Aceh dianggap illegal karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana seorang imigran. Etnik Rohingya sebelumnya tidak hanya berdatangan di Indonesia saja, melainkan mereka terlebih dahulu berdatangan di Negara Malaysia (sesama negara ASEAN).
Pada mulanya pengungsi Rohingya diterima dengan baik oleh Malaysia, namun beberapa tahun terakhir warga etnik Rohingya malah memunculkan konflik sosial bahkan tindakan kriminal. Hal itu yang menyebabkan Malaysia menolak keras adanya kedatangan etnik Rohingya ke negaranya, keputusan ini dilakukan demi keamanan dan kenyamanan warga negara. Adanya keputusan itu menyebabkan para etnik Rohingya berpindah dan memutuskan berdatangan ke Negara Indonesia.
Etnik Rohingya di Indonesia sebenarnya sudah bermunculan sejak tahun 2015, namun angka kedatangan tidak terhitung banyak dan masih batas wajar. Aceh sebagai mayoritas muslim mengetahui sesama manusia merasa turut prihatin. Keberadaan etnis Rohingya ini dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim Rohingya (Waluyo, 2013). Mengetahui hal itu Aceh menjadi terbuka kepada etnik Rohingya.
Dengan latar belakang sesama muslim menjadikan Aceh menerima kedatangan etnik Rohingya pada saat itu. Penerimaan Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh faktor kesamaan identitas yakni sama-sama beragama muslim dan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai HAM sehingga sangat menaruh perhatian besar terhadap kasus-kasus kemanusiaan termasuk yang tengah dialami oleh etnik Rohingya di Myanmar, Adapun bentuk kepedulian tersebut adalah melalui penerimaan dan pelayanan yang dilakukan terhadap pengungsi etnis Rohingya tersebut walau sekalipun Indonesia bukanlah merupakan negara yang meratifikasi konvensi 1951 tentang status pengungsi (Moy dan Kusuma, 2016).
Namun setelah lamanya dan simpati yang masyarakat Aceh berikan kepada etnik Rohingya mereka mendapat kekecewaan. Seperti yang Harian NU Online (23/11/2023) menyatakan bahwa “Tgk Muhajir menyebut sejak banyak masalah sosial dan moral muncul dari pengungsi Rohingya, kepercayaan masyarakat Aceh terhadap Rohingya pudar. Rohingya tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang perlu perhatian. Maka, kedatangan berikutnya ditolak secara massal oleh masyarakat lokal di Aceh”. Secara antropologis, Aceh memberlakukan dan memegang kuat konsep ke-Aceh-an, Nyoe Hana teupeh dumpu tatume rasa, nyo Ka teupeh Bu leubeh Hana. Namun pengungsi etnik Rohingya melanggar dan menyebabkan kemarahan masyarakat Aceh.
Perilaku pengungsi etnik Rohingya membuat masyarakat Aceh hilang simpati, mereka berbuat tidak senonoh (hubungan seksual), kriminalitas, kabur dari tempat pengungsian, dan tidak menghormati adat istiadat yang ada. Munculnya pengungsi etnik Rohingya menambah jumlah angka pengangguran dan kemiskinan di Aceh. Harian Kompas (17/01/2023) mengatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat, Provinsi Aceh masih bertahan sebagai Provinsi termiskin di Sumatera. Jumlah penduduk miskin di Aceh meningkat dari 806,82 ribu menjadi 818,47 ribu orang.
Hal ini harusnya menjadi perhatian pemerintah Indonesia, kedatangan etnik Rohingya secara terus-menerus akan berdampak buruk bagi Negara Indonesia terutama bagi masyarakat Aceh. Penolakan secara keras dan pemaksaan untuk meninggalkan Indonesia harus ditegaskan, etnik Rohingya sendiri sudah disediakan tempat tinggal layak di Bangladesh namun mereka memilih untuk melarikan diri. Warganet geram dengan munculnya Rohingya di Indonesia secara terus-menerus, dengan jumlahnya yang kian bertambah banyak yang berasumsi bahwa etnik Rohingya ingin menguasai Indonesia. Hal ini didasari dengan sejarah Palestina yang membantu Israel, berawal dari rasa simpati berakhir diusir dari negara sendiri.
Pemerintah berwenang harus tegas dan sigap mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan segera adanya keputusan terbaik untuk menanggapi masalah ini. Diharapkan segera munculnya penyelesaian atas konflik Rohingya dari PBB, UNCHR, dan IMO. Sebab jika tidak ada solusi yang cepat dan tepat nantinya akan menimbulkan konflik sosial dan dampak krisis ekonomi bagi Aceh. Karena Indonesia tidak bisa terus menerus menjadi tempat tinggal permanen bagi etnik Rohingya, hal ini didasari dengan pencegahan munculnya masalah sosial dan ekonomi yang semakin berkelanjutan. Demi keamanan dan kesejahteraan bersama kita harus saling menjaga satu sama lain.
Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya
