Selain propaganda, ruang siber menjadi medan utama perang hibrida modern. Rusia telah lama dituduh melancarkan serangan siber terhadap negara-negara anggota NATO, termasuk serangan terhadap infrastruktur penting seperti jaringan listrik, sistem perbankan, dan lembaga pemerintahan.
Contoh paling terkenal adalah serangan NotPetya, yang semula menargetkan Ukraina namun kemudian menyebar ke berbagai negara dan menyebabkan kerugian miliaran dolar secara global. Serangan semacam ini menunjukkan bagaimana Rusia menggunakan kekuatan siber sebagai senjata strategis untuk mengacaukan sistem musuh tanpa menembakkan satu peluru pun.
Sebagai respons, NATO mengakui domain siber sebagai bagian dari wilayah operasional militernya. Artinya, serangan siber yang signifikan terhadap salah satu negara anggota dapat dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi berdasarkan Pasal 5 Piagam NATO.
Beberapa negara anggota seperti Estonia dan Polandia menjadi pusat keunggulan siber NATO, dengan fokus pada pertahanan digital, analisis malware, dan pelatihan simulasi serangan. Bentuk perang ini tidak hanya menimbulkan risiko ekonomi dan politik, tetapi juga mengancam keamanan nasional secara langsung karena sistem pertahanan modern sangat bergantung pada jaringan digital yang terintegrasi.
Kemudian, perang hibrida NATO vs Rusia juga tercermin dalam perang ekonomi dan energi. Sejak Rusia menjadi pemasok gas utama bagi Eropa, ketergantungan energi menjadi senjata geopolitik yang efektif. Moskow sering menggunakan pasokan gas sebagai alat tekanan politik, dengan mengancam atau memotong suplai bagi negara-negara yang bersikap kritis terhadap kebijakannya.
Sebagai respons, NATO bersama Uni Eropa berupaya mengurangi ketergantungan terhadap energi Rusia melalui diversifikasi sumber daya, termasuk impor gas dari Amerika Serikat, Qatar, dan pembangunan infrastruktur energi terbarukan.
Selain itu, sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat terhadap Rusia setelah invasi Ukraina 2022 juga merupakan bentuk lain dari perang hibrida. Sanksi tersebut menargetkan sektor perbankan, penyitaan aset, industri militer, dan individu oligarki yang dekat dengan Kremlin.
Tujuannya bukan hanya melemahkan kemampuan militer Rusia, tetapi juga menciptakan tekanan domestik terhadap pemerintah Vladimir Putin. Namun, Rusia merespons dengan memperkuat kerja sama ekonomi dengan Tiongkok, Iran, dan negara-negara BRICS, yang menunjukkan bahwa perang hibrida juga berdampak pada perubahan tatanan ekonomi global.
Dalam perang hibrida, operasi militer sering dilakukan dengan cara tidak langsung dan sulit diidentifikasi. Rusia dikenal menggunakan pasukan bayangan seperti Wagner Group, yang beroperasi di berbagai negara tanpa atribut resmi militer Rusia.
Kelompok ini berfungsi sebagai alat politik luar negeri Moskow, memungkinkan operasi militer tanpa tanggung jawab hukum langsung. Di Ukraina, pasukan semacam ini memainkan peran penting dalam mendukung separatis dan menjaga kehadiran militer Rusia secara terselubung.
NATO, di sisi lain, memperkuat kehadiran militernya di Eropa Timur dengan menempatkan pasukan multinasional di Polandia, Latvia, dan Lituania sebagai bagian dari Enhanced Forward Presence. Walaupun NATO tidak secara langsung terlibat dalam konflik Ukraina, dukungan militer berupa pelatihan, logistik, dan persenjataan kepada Kyiv menunjukkan bentuk keterlibatan hibrida.
