Saat ini, Djibouti telah menjadi fokus kehadiran militer asing, menjadi tempat fasilitas angkatan laut dari Amerika Serikat, Perancis, Italia, Jepang, dan Tiongkok. Setiap negara tersebut terlibat dalam operasi internasional anti-pembajakan dan terus mempertahankan keberadaannya di sana, terutama untuk tujuan tersebut. Meskipun begitu, Amerika Serikat dan Tiongkok juga mengejar kepentingan strategis yang lebih luas melalui kehadiran mereka di Djibouti.
Amerika Serikat menjaga Kamp Lemonnier (di Djibouti) sebagai titik kunci untuk memfasilitasi keberadaan angkatan laut dan udaranya di Teluk, pulau Diego Garcia, serta wilayah lebih jauh di Samudera Hindia dan sepanjang arah timur. Secara khusus, kamp ini berperan sebagai pusat utama operasi Komando Afrika AS di benua Afrika, menampung 4.000 personel militer Amerika dan sekutu.
Tiongkok terus memelihara keberadaan angkatan lautnya di wilayah tersebut sejak bergabung dalam operasi anti-pembajakan pada tahun 2008, dengan lebih dari 26.000 personel pernah ditempatkan di sana. Pada tahun 2017, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLAN) mendirikan pangkalan logistik di Djibouti. Tujuan dari pangkalan ini adalah untuk mendukung operasi angkatan laut dan pasukan penjaga perdamaian Tiongkok di Tanduk Afrika, serta untuk kemungkinan operasi darurat, seperti evakuasi warga negara Tiongkok dari Libya pada tahun 2011 dan Yaman pada tahun 2015. Kehadiran Tiongkok di Djibouti juga dimaksudkan untuk mendukung potensi operasi kontraterorisme dan aktivitas pengumpulan intelijen.
Lebih pentingnya lagi, basis PLAN dianggap sebagai salah satu "titik kuat strategis di luar negeri" yang sangat vital dalam melindungi kepentingan ekonomi Beijing yang terus berkembang di wilayah tersebut. Selain itu, basis ini juga mendukung Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok yang sedang berkembang, dengan jalur utamanya melalui Laut Merah. Seiring dengan semakin tegasnya kebijakan Tiongkok secara global, kemungkinan keterlibatan militer Tiongkok di Laut Merah dapat menjadi lebih nyata.
Kekuatan strategis lainnya, yaitu Rusia, telah menjadi pertimbangan penting dalam dinamika politik-militer di Laut Merah, dan negara ini sedang berusaha untuk meningkatkan peranannya. Meskipun Moskow tidak berhasil bernegosiasi untuk mendirikan pangkalan militer sendiri di Djibouti, mereka telah berhasil mencapai perjanjian dengan sekitar 20 negara Afrika dalam kerja sama militer. Selain itu, Rusia berhasil mencapai kesepakatan dengan Sudan untuk menyediakan tempat bagi kapal perang Rusia. Pada tahun 2020, Rusia menandatangani perjanjian dengan Khartoum untuk mendirikan pangkalan logistik angkatan laut, yang dapat dianggap sebagai langkah awal menuju keterlibatan militer yang lebih substansial di wilayah tersebut. Tindakan ini mencerminkan kebijakan oportunistik Rusia yang bertujuan untuk memperluas kehadiran dan pengaruhnya di wilayah Mediterania timur, Suriah, Libya, dan Mesir, bahkan sambil berupaya memperkuat hubungan dengan negara-negara Teluk.
Dengan meningkatnya kehadiran dan instalasi militer di kawasan laut merah, tidak mengherankan jika perang di kawasan ini tidak segera di hentikan maka  akan semakin meluas dan melibatkan banyak negara.
