"Selain risiko teknis yang terkait dengan keamanan dunia maya dari jaringan 5G, juga faktor-faktor non-teknis seperti kerangka kerja hukum dan kebijakan yang menjadi dasar pemasok di negara ketiga, harus dipertimbangkan," Demikian yang tersurat dalam draf dokumen yang disiapkan jelang pertemuan menteri-menteri Uni Eropa (CNBC.com, 25 November 2019).
5G adalah generasi terbaru teknologi internet mobile, yang dirancang untuk mengirimkan data dengan kecepatan super. Belakangan ini perdebatan tentang penyedia teknologi tersebut telah memasuki ranah politik di kalangan para pejabat AS, Inggris, dan negara-negara lain termasuk Uni Eropa. Mereka kuatir bahwa melibatkan pihak ketiga selaku pemasok, seperti Huawei, dapat melahirkan ancaman baru bagi keamanan negara.
Pada kasus Huawei, ada kekuatiran khusus terkait kemungkinan bocornya data rahasia ke pemerintah Cina. Huawei telah menolak kekhawatiran itu dengan mengatakan bahwa perusahaannya bersifat independen dan tidak akan membiarkan teknologinya digunakan untuk pengawasan negara mana pun sesuai saran para ahlinya.
Dokumen yang sama juga menyoroti bahwa negara-negara Eropa harus "mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi pemasok guna menghindari atau membatasi ketergantungan pada satu pemasok." Draf dokumen yang rencananya akan disahkan pada minggu pertama Desember mendatang dalam pertemuan para menteri Uni Eropa itu akan menjadi dasar hokum untuk penerapan 5G dari waktu ke waktu.
European Commission (EC), badan eksekutif Uni Eropa, telah merilis laporan bulan lalu yang berisikan analisis resiko penggunaan 5G. Laporan itu mengatakan bahwa peluncuran jaringan 5G kemungkinan akan  "mengekspos lebih banyak sasaran yang bisa diserang  dan membuka lebih banyak titik masuk potensial bagi penyerang."
Selanjutnya disebutkan bahwa " (mencermati) profil risiko setiap pemasok akan menjadi sangat penting, termasuk seberapa besar peluang pemasok tersebut menjadi target gangguan dari negara non- Uni Eropa."
Seorang jurubicara EC memaparkan via email pada CNBCÂ minggu lalu bahwa "laporan tersebut tidak berisikan referensi, eksplisit maupun implisit, yang merujuk pada negara atau pemasok tertentu".
Sementara itu Kanselir Jerman Angela Merkel memutuskan untuk tidak menutup kemungkinan Huawei menjadi pemasok jaringan 5G Jerman. Dia juga mengatakan bahwa semua penyedia telekomunikasi akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam peluncuran 5G di Jerman asalkan mereka memenuhi standar keamanan yang spesifik dan ketat. Namun parlemen Jerman serta beberapa pejabat senior pemerintah telah mengkritik keputusan itu.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan awal bulan ini bahwa Huawei berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada pemerintah China dan hal itu menimbulkan keraguan apakah perusahaan tersebut boleh diizinkan beroperasi di Jerman.
Masalahnya, menurut BBC, semua penyedia telekomunikasi Jerman menggunakan peralatan Huawei dan pelarangan Huawei akan menunda peluncuran 5G yang biayanya mencapai miliaran euro.
