 Dari peristiwa ini, beberapa hal yang perlu dipelajari dan diperbaiki:
 Kebijakan publik yang responsif: pemerintah dan DPR perlu lebih aktif mendengarkan suara rakyat, transparan dalam kebijakan, dan mengurangi ketimpangan agar keresahan tidak menumpuk.
 Pengamanan dan kesiapsiagaan aparat yang lebih baik: tidak hanya aspek fisik, tetapi juga intelijen sosial, pencegahan provokasi, pengendalian massa.
 Dialog dan mediasi saat konflik mulai muncul: jangan tunggu hingga demonstrasi berubah menjurus ke kekerasan; pihak berwenang harus membuka ruang dialog lebih awal.
 Pendidikan publik mengenai hak dan kewajiban dalam protes: masyarakat perlu memahami bahwa protes adalah bagian dari demokrasi, tetapi protes tidak berarti boleh melanggar hukum.
 Rumuskan prosedur pemulihan bagi korban: kompensasi, pemulihan kerusakan, melindungi hak milik, membantu psikologis korban.
Kesimpulan
 Penjarahan rumah pejabat DPR dan tokoh publik di Indonesia akhir-akhir ini bukan hanya insiden kriminal belaka, melainkan gejala dari ketegangan sosial yang mendalam. Ia mencerminkan kekecewaan rakyat terhadap kebijakan, ketidakadilan, dan persepsi bahwa elite tidak selalu bertanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat. Tindakan penjarahan membawa dampak materiil dan psikologis besar, serta menantang legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, untuk mencegah kejadian serupa di masa depan diperlukan upaya terpadu: kebijakan yang adil dan responsif, penegakan hukum yang cepat dan adil, dan ruang dialog yang terbuka.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
