Fenomena perjudian kembali marak terjadi di Kabupaten Kediri, perjudian tersebut meliputi perjudian sabung ayam dan dadu. Perjudian ini terjadi tidak hanya di satu tempat, namun dibeberapa tempat di wilayah Kabupaten Kediri. Hal ini yang sedang menjadi perhatian dari Youth Policy Watch, "Kami mendapat aduan dari masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Kediri bahwa disekitar tempat tinggalnya sedang marak dengan perjudian sabung ayam dan dadu", ucap Dimas sebagai koordinator Youth Policy Watch.
Kasus maraknya perjudian ini ternyata tidak mendapat respon dari pihak Kepolisian sebagai aparatus penegak hukum, dan terkesan melakukan pembiaran. "Pihak Kepolisian sebagai APH tidak menjalankan tugasnya dengan baik, seharusnya pihak Kepolisian bisa lebih responsif terhadap fenomena ini.", ujar Dimas.
Setelah diusut lebih jauh mengenai fenomena perjudian ini melalui Irfan selaku kabid kajian strategis Youth Policy Watch, bahwa ada dugaan keterlibatan oknum Kepolisian setempat dalam kasus perjudian ini. "Saya beserta tim sudah meriset perjudian ini untuk mencari benang merahnya, ternyata memang ada dugaan terlibatnya oknum Kepolisian yang masih aktif dalam satuan BRIMOB Kota Kediri." pungkasnya.
"Ada beberapa lokasi yang diduga kuat menjadi lokasi perjudian, kami rangkum sebagai berikut :
1. Dsn. Kepung Barat Ds. Kepung Kec. Kepung Kab. Kediri Panitia Perjudian Sambung Ayam dan Dadu
2. Dsn. Plosorejo Ds. Sumberagung Kec. Plosoklaten Kab. Kediri Panitia Perjudian Sambung Ayam dan Dadu
3. Dsn. Sawahan Ds. Payaman Kec. Plemahan Kab. Kediri, Panitia Perjudian Sambung Ayam dan Dadu
4. Ds. Winong Kec. Wates Kab. Kediri, Panitia Perjudian Sambung Ayam dan Dadu
5. Ds. Kunjang Kec. Ngancar Kab. Kediri Panitia Perjudian Sambung Ayam dan Dadu
6. Ds. Sambiresik Kec. Gampengrejo Kab. kediri. Panitia Perjudian Sambung Ayam dan Dadu." tambah Irfan.
Dimas menjelaskan, bahwa perjudian telah dilarang dengan sangat jelas melalui UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan KUHP Pasal 303 tentang tindak pidana perjudian. "Perlu adanya komitmen untuk melakukan supremasi hukum ini, dan yang paling bertanggung jawab tentu adalah pihak Kepolisian." bubuh Dimas.
Dimas juga mengingatkan terhadap oknum Kepolisian yang diduga terlibat dalam perjudian tersebut, bahwa ada hukum yang sudah membayang -- bayangi mereka, "Mereka harus mengingat adanya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia", pungkasnya.
"Dengan adanya fenomena ini, kami mendesak jajaran Kapolri, Kapolda, Kapolres bersama dengan Kejaksaan untuk mengusut dari hulu ke hilir terhadap oknum anggota Kepolisian di Kab. Kediri yang diduga menerima suap praktek perjudian darat, juga menutup secara permanen lokasi -- lokasi perjudian tersebut. Kami juga akan melaksanakan aksi di depan POLRES Kab. Kediri pada 18 Januari 2024 untuk menyampaikan tuntutan kami." tambah Dimas mengakhiri wawancara.
