Kemendagri dan BPKP Bagi-bagi Aplikasi beserta SML SQL Secara Gratis

Sebanyak 100 peserta perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, memperolah Aplikasi Sistem Keuangan Desa beserta SML/SQL secara gratis dari Kementerian Dalam Negeri dan BPKP pada kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang berlangsung pada tanggal 9-10 Desember 2018 di Kantor Perwakilan BPKP  Provinsi  Sumatera Utara di Medan.

Peserta Bimtek sangat antusias menantikan pembagian aplikasi tersebut, agar bisa di distribusikan ke seluruh pemerintah desa yang ada diwilayahnya masing-masing, untuk menggantikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 1 yang telah digunakan sebelumnya.

Kegiatan ini merupakan kontribusi nyata dari Kementerian Dalam Negeri dan BPKP dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel dengan pengembangan Aplikasi Siskeudes secara bersama-sama.  

Aplikasi Siskeudes bisa lebih cepat diterima oleh pemerintah desa karena berbagai karakteristik yang melekat pada aplikasi Siskeudes seperti mudah pengoperasiannya, berbasis regulasi, adanya fitur pengendalian, menata usahakan seluruh sumber dana, dukungan pemeliharaan dari pemerintah, dan aplikasi digunakan oleh Pemerintah Desa secara gratis.

Menurut Direktur BPKP Wilayah III, Iskandar Novianto, bahwa untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan, BPKP akan berperan aktif dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah terkait implementasi Siskeudes 2.0 melalui sosialisasi, koordinasi pelatihan, workshop dan bimbingan teknis terhadap pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Iskandar Novianto, Direktur BPKP Wilayah III

Sementara itu, Deddy Winarwan selaku Kasubdit Sistem Informasi Keuangan dan Aset Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemrintah Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, mengatakan bahwa pada tahun 2018 ini Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 

Dalam rangka memfasilitasi Pemerintah Desa secara berkelanjutan melalui Aplikasi Siskeudes, maka Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan BPKP membentuk Tim Bersama Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Siskeudes, yang telah berhasil melakukan pengembangan Aplikasi Siskeudes versi 1.0 menjadi Siskeudes versi 2.0 sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Deddy Winarwan, Kasubdit Sistem Informasi Keuangan dan Aset Ditjen Bina Pemdes.

Aplikasi Siskeudes versi 2.0 tersebut beserta SML-nya akan diberikan kepada Pemda secara gratis agar dapat dimanfaatkan dan diimplemantasikan segera oleh pemerintah desa di seluruh Indonesia.

Aplikasi Siskeudes Versi 2.0 dimaksud, dapat digunakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa sejak dari proses Perencanaan dan Penganggaran yang diterapkan mulai APBDes Tahun Anggaran 2019.

Bimbingan Teknis Berkelanjutan
Ditjen Bina Pemdes terus melakukan kegiatan Bimtek dibeberapa daerah, salah satunya seperti di  Medan Sumatera Utara, yang melibatkan 100 peserta dari 5 Provinsi di Wilayah Sumatera.

Pada kegiatan Bimtek itu, pembahasan pengenalan Siskeudes 2.0 yang disampaikan oleh Adrian Puspawijaya dari BPKP Pusat dan Makmur Sumarsono dari Ditjen Bina Pemdes kepada peserta, mereka memperkenalkan apliaksi mulai dari proses installasi, pengenalan fitur perubahan yang ada mulai dari parameter, perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai laporan mendapatkan masukan yang berharga dari peserta, terkait permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Permendagri 20/2018 oleh pemerintah desa yang harapannya dibantu dengan aplikasi Siskeudes V2.0