Tanggapan untuk Ade Armando, UU Pilkada Tidak Sah Tanpa Persetujuan Presiden

Sayangnya sejauh ini baik Presiden maupun Menteri Dalam Negeri dalam berbagai kesempatan, belum pernah secara resmi menyatakan setuju dengan Undang-Undang tersebut. Bahasa yang digunakan oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri dalam berbagai kesempatan adalah : Pemerintah menghormati Hasil Keputusan Rapat Paripurna DPR.

Pertanyaan terakhir, Dapatkah kata Menghormati dianggap relevan atau dianggap sama artinya dengan Menyetujui?

Demikian penjelasannya. Dan salam Kompasiana.

Sumber :

Tulisan Ade Armando http://politik.kompasiana.com/2014/09/27/kenapa-galau-uu-pilkada-pasti-batal-tanpa-persetujuan-sby-690929.html

Kultwit Saya : http://chirpstory.com/li/231902

Sumber detiknews :

http://news.detik.com/read/2014/09/28/072452/2703306/10/bila-presiden-sby-tak-tanda-tangan-apakah-ruu-pilkada-bisa-diundangkan?n991104466

http://news.detik.com/read/2014/09/28/115202/2703381/10/apa-arahan-dari-sby-saat-paripurna-ruu-pilkada-ini-kata-kemendagri?nd771104bcj