Setelah dua puluh tahun merdeka dari pendudukan Indonesia, Timor Leste (dulu Timor Timur) ternyata masih berkutat dengan kemiskinan dan kelaparan.
Republik Demokratik Timor Leste dalam rilis terbaru UNDP (United Nations Development Programme) ditempatkan di urutan ke 152 dari 162 negara termiskin di dunia. Global Hunger Index bahkan mengklaim Timor Leste sebagai negara terlapar di dunia setelah Chad di Afrika Tengah.
Indeks Pembangunan nya ada di angka 133.
Para pengamat mengatakan penyebab kemiskinan di Timor Leste disebabkan karena adanya konflik politik dan korupsi yang merajalela.
Seorang peneliti dari Selandia Baru yang datang ke Timor Leste mengatakan terdapat kesenjangan yang nyata antara kehidupan di Dili dengan kota-kota lainnya di negara mantan propinsi Indonesia yang ke 27 itu.
Indeks korupsi Timor Leste berada di posisi ke 38 pada tahun 2019. Semakin kecil indeks itu maka semakin tinggi lah skandal korupsi di suatu negara.
Jika di Indonesia kita mengenal apa yang disebut dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang sempat merajalela di Indonesia, maka di Timor Leste sekarang ini "trending topic" apa yang disebut dengan CNC (Corruption, Nepotism, and Cronism) yang sedang merajalela.
Sejatinya sejak merdeka dari Indonesia bukannya Bumi Lorosae tidak ada kemauan untuk memberantas CNC. Jika di Indonesia kita kenal dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk memberangus korupsi, maka di Timor Leste CAC, alias KPK nya Timor Leste.
Seperti diketahui dalam sebuah referendum yang digelar PBB pada 30 Agustus 1999, hampir 80 persen rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka dari pendudukan Indonesia.
Timor Timur sendiri resmi menjadi sebuah pada 20 Mei 2002.
Akan tetapi CAC ini belum terlihat adanya menjala ikan, baik ikan besar maupun ikan kecil, seperti yang sering kita dengar beritanya kinerja KPK di media.
Buah tidak jauh pohonnya, atau kelakuan tuan yang dicontoh oleh bawahannya. Sebagai perbandingan, jika Timor Leste indeksnya 38, maka indeks korupsi Indonesia pada 2019 itu ada di 40 (urutan ke 102 dari 180 negara yang disurvei).
Akan tetapi indeks korupsi Indonesia memburuk pada tahun 2020, di angka 37 (102 dari 180). Turun 3 poin.
Merdeka sudah dua puluh tahun dari Indonesia, namun negara yang masih berjuang untuk menjadi negara itu masih disorot soal kemiskinan dan ketidakadilan yang senjang.
Survei pada tahun 2015 mendapatkan tiga masalah besar yang menjadi monster di Bumi Lorosae adalah pengangguran sebesar 62,6 persen, kemiskinan dengan 49 persen, dan korupsi dengan 17,6 persen.
CAC mengakui tiga momok tersebut, namun 78 persen penduduk nampaknya menempatkan korupsi sebagai masalah yang terbesar, bukan pengangguran.
Banyak faktor yang memicu seorang pejabat di Timor Leste melakukan korupsi. Dalam studinya pada 2015, CAC menemukan keinginan untuk meraup kekayaan dengan mudah berada di angka 61,1 persen. Yang kedua adalah rendahnya gaji pejabat (40,2 persen), dan faktor ketiga adalah ketidakmampuan menegakkan hukum koruptor (26,9 persen).
Lantas siapakah yang menghasilkan produk perilaku korupsi di Bumi Lorosae?
Dalam tulisannya berjudul "Korupsi: Menghindari Ritualisme Kelembagaan" (2013), Aderito de Jesus Soares mengatakan banyak orang Timor Leste yakin bahwa korupsi adalah produk warisan sejarah kolonialisme.
Dalam hal ini, Portugal dan Indonesia harus disalahkan. Pada masa Timor Leste menjadi propinsi Indonesia yang ke 27 tercatat banyak korupsi marak terjadi di semua lapisan masyarakat.
Orang-orang Timor-Leste mengkambinghitamkan Indonesia mewariskan budaya korupsi di negaranya. Terjadi juga mereka yang dulunya pahlawan kemerdekaan Timor Timur kini berkhianat dengan melakukan korupsi.
Disini apa yang dimaksudkan dengan pelayan mencontoh sikap tuannya. Di Indonesia saat itu trending topic apa yang disebut dengan KKN, di masa pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto yang sangat tabu untuk diperbincangkan.
Singkatnya, aturan serta birokrasi cuma diabaikan dalam segala urusan dan cukup dengan memberikan hadiah kepada pejabat, semua urusan selesai sudah.
Selain Indonesia, gereja juga dikambinghitamkan sebagai penyebab maraknya korupsi. Gereja sebagai kelembagaan seharusnya dapat menggunakan kekuatannya untuk menekankan lagi soal kejujuran, terutama kepada mereka yang bekerja di sektor publik.
Sejatinya gereja harus mempromosikan bahwa korupsi itu lebih buruk dari pengakuan dosa, sebagaimana orang-orang Timor Leste yang mayoritas beragama Katolik.
