Mohon tunggu...
Rudy W
Rudy W Mohon Tunggu... Lainnya - dibuang sayang

Ngopi dulu ☕

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Relawan Minta Jokowi Reshuffle Kabinet 9 September, Ini Alasannya

31 Agustus 2020   10:03 Diperbarui: 31 Agustus 2020   10:07 383
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Jokowi dan hak prerogatif (news.detik.com)


Informasi yang disampaikan pada Minggu (30/8/2029) oleh Ali Nugroho, Ketua Umum Barak Join (Barisan Penggerak Rakyat Jokowi-Amin) tentang siapa saja Menteri yang bakal direshuffle atau dirotasi cukup menarik perhatian publik.

Ali mengatakan ada tiga Menteri yang bakal dicopot jabatannya dan digantikan dengan yang lainnya dengan alasan tertentu.

Ketiganya Ali menyebutkan nama-nama seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Selain nama-nama itu, Ali juga menyebutkan nama Luhut Binsar Pandjaitan yang sekarang menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menurut Ali, nama Luhut dicoret di kertas yang dikantongi Jokowi, tetapi dia akan tetap menjadi Menteri. Dengan kata lain Luhut cuma dirotasi dan menjadi Menteri sekelas Menko.

Apa alasan yang mendasari prediksi Barak Join tersebut?

Seperti diketahui, kemarahan Presiden pada Sidang Kabinet beberapa bulan lalu dikarenakan adanya beberapa pembantunya yang bekerja kurang maksimal dan memuaskan terkait penanganan pandemi Covid-19,  menyebabkan Jokowi ingin menggunakan hak prerogatif nya.

Angin berhembus kencang, sempat beredar beberapa nama di seputaran siapa saja nama-nama yang bergulir (yang bakal diganti, dirotasi, atau pun penggantinya). Namun, perombakan yang menarik perhatian itu masih tertunda.

Survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga menunjukkan kalau masyarakat ingin mengadakan reshuffle. Kepuasan mereka kepada pemerintah cenderung menurun.

Survei Charta Politica pada Pebruari 2020 memperlihatkan kepuasaan masyarakat kepada pemerintah pusat mencapai 70,7 persen.

Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif CPI (Charta Politica Indonesia) menjelaskan kepuasan pada angka 70,7 pada Pebruari itu anjlok di bulan Mei menjadi hanya 58,8 persen.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun