Kerugian lainnya adalah kebebasan sipil di sejumlah lokasi di sana menjadi terkorbankan.
Memang melalui instruksi yang tegas dari pemerintahan lokal dan aparat keamanan, negara itu ternyata bisa memaksakan karantina hingga mencakup seluruh distrik.
Lokasi-lokasi isolasi tersebut bahkan dijaga ketat oleh milisi lokal, siapa pun tidak bisa keluar!
Tapi Vietnam tidak menerapkan aturan lockdown itu dengan gaya seperti di negara-negara Eropa.
Setidaknya masih ada tiga kota/distrik yang masih karantina dengan dihuni hampir 450.000 orang, sejak kebijakan lockdown di Vietnam dilonggarkan pada 23 April 2020.
Pemerintah Vietnam memang sudah melonggarkan aturan tersebut, di perbatasan. Dan sekolah-sekolah pun sudah diijinkan untuk dibuka lagi.
Kabar terbaru, Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc bahkan sudah mengakhiri larangan social distancing di dua kota yaitu Ho Chi Minh City dan Hanoi mulai Jum'at (24/4/2020). Kendati masih ada aturan-aturan khusus yang harus diperhatikan, warga di kedua kota pun dapat sedikit lega setelah 22 hari jaga jarak sejak 1 April.
Masyarakat yang patuh, organisasi yang baik, dan dengan niat politik di Vietnam, mereka menjadi sukses menghindari dampak buruk dari Covid-19.
Kesuksesan Vietnam dalam menanggulangi dampak penyebaran virus korona itu mendapat tanggapan dari luar negeri.
Adalah Carl Thayer, seorang profesor emeritus dari New South Wales University, Canberra, Australia yang mengatakan kalau negeri Paman Ho merupakan masyarakat yang mobilitas.
"Vietnam adalah pemerintahan otoriter, negara dengan satu partai. Vietnam punya aparat keamanan masyarakat yang besar. Militer dan partai itu sendiri. Dan mereka berhasil merespon bencana ini," tutur Thayer.
