Ruang Paham: Krisis Edukasi PAUD di Daerah Terpencil

Tidak bisa dipungkiri bahwa edukasi terkait pendidikan anak usia dini terutama untuk orang tua yang memiliki anak di daerah terpencil masih sangat rendah. Sulit dan terbatasnya akses menjadi tantangan tersendiri untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini bagi tumbuh kembang anak. Kompleksnya permasalahan mulai dari kondisi geografis tempat anak tersebut tinggal, rendahnya edukasi, hingga sara prasarana yang terbatas, akses informasi, bahkan keterbatasan tenaga didik yang kompeten menjadi suatu permasalahan yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Keterbatasan tersebut memunculkan masalah yang semakin berkembang hingga menjadi hambatan. 

Menurut data Dapodik 2021, di lapangan terdapat sekitar 19.000 desa yang belum memiliki satuan PAUD. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Muhammad Hasbi mengatakan, bahwa akses anak usia dini untuk berpatisipasi PAUD baru berkisar 42%. Nasruddin, Kemendikbudristek mengungkapkan bahwa layanan PAUD masih mengandalkan peran serta masyarakat yaitu sebesar 98% dan hanya 2% milik pemerintah. Dilihat dari kualifikasi pendidikan, guru PAUD yang sudah S1 masih di bawah 50%. 

Permasalahan tersebut sungguh memprihatinkan, dimana hal ini menjadi suatu tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan pastisipatif aktif Pendidikan Anak Usia Dini.  Mari kita kulik satu persatu permasalahan yang ada sehingga kita bisa paham dan dapat membukakan celah solusi untuk kedepannya. 

1. Rendahnya Edukasi Orang Tua

Di daerah yang masih jauh dari jangakauan perkotaan, masih banyak orang tua yang belum sadar akan pentingnya Pendidikan Usia Dini bagi anak. Ia menganggap bahwa PAUD tidak memberikan manfaat karena pembelajarannya hanya bermain saja. Mereka datang kemudian bertepuk tangan riang dan orang tua menganggap lebih baik belajar sendiri di rumah, tidak menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan uang. Mereka menganggap bahwa pendidikan yang penting ya mulai sejak SD dan PAUD atau TK hanyalah pendidikan tambahan yang tidak wajib dilakukan dan tidak seurgen itu untuk diberikan kepada anak. 

2, Lingkungan Budaya atau Masyarakat

Lingkungan juga memberikan pengaruh dimana biasanya di daerah yang masih mengalami kesulitan akses, tidak banyak program layanan PAUD, bahkan dalam satu kabupaten hanya ada satu program layanan PAUD.  Selain itu, berdasarkan keterbatasan program yang ada tersebut terbentuknya stigma di masyarakat bahwa anak yang sekolah di PAUD adalah anak-anak orang yang memiliki ekonomi lebih. Kemudian munculnya anggapan yang menyebar luas di masyarakat bahwa pendidikan bukanlah sesuatu yang penting dan lebih baik bekerja karena langsung mendapatkan hasil nyata berupa uang, jangankan PAUD pendidikan formal wajib belajar 9 tahun yang wajib diikuti oleh anak saja tidak didapatkan oleh anak tersebut. Karena pada kenyataannya angka putus sekolah di daerah terpencil masih sangat besar. 

3. Keterbatasan Tenaga Didik

Di daerah terpencil tenaga didik yang kompeten cukup terbatas jumlahnya, padahal apabila kita amati di daerah perkotaan tenaga pendidik yang kompeten lebih dari cukup bahkan sampai kelebihan jumlahnya. Hal ini sangat berbanding terbalik, banyak guru dari lulusan S1 yang sulit mendapatkan pekerjaan di daerah perkotaan, sedangkan di daerah terpencil keterbatasan guru membuat guru yang seharusnya mengajar anak SD ia juga mengajar anak SMA. Itulah kenyataan yang terjadi sebenarnya terkait permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Apalagi untuk Pendidikan Anak Usia Dini yang belum cukup penting dalam pemikiran masyarakat yang di daerah terpencil. Tentu saja PAUD lebih dikesampingkan, karena dalam pendidikan yang umum saja mengalami banyak hambatan dalam prakteknya. 

4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terbatas, tidak tersedianya program Pendidikan Anak Usia Dini dan sekolah-sekolah yang masih jauh dari kata layak. Membuat anak-anak tidak bisa belajar dengan semestinya. Sulitnya akses informasi seperti akses internet, jaringan yang tidak stabil menghambat kemajuan pengetahuan yang seharusnya diketahui. Kondisi geografis yang sulit menjangkau program Pendidikan Anak Usia Dini juga menjadi hambatan seperti akses jalan yang tidak mudah dilalui. Keterbatasan saluran fasilitas dan kebutuhan masyarakat dalam sarana prasarana pendidikan turut mewarnai permasalahan pendidikan saat ini. 

Permasalahan tersebut adalah kenyataan yang benar-benar terjadi. Apalagi di daerah Timur Indonesia seperti Papua, kemudian di Nusa Tenggara Barat terdapat 417.991 orang yang mengalami buat aksara. Permasalahan pendidikan ini cukup signifikan dan patut menjadi perhatian pemerintah. Kenapa harus pemerintah? Yaaa... memang benar bahwa untuk dapat bangkit dari permasalahan yang ada perlu bahu membahu dan peran serta semua orang yang terlibat seperti pemerintah, masyarakat, orang tua, dan diri meraka sendiri. Kesadaran individu itu sendiri memang aspek penting. Namun dalam kasus ini, menurut hemat saya peran pemerintah lah yang paling penting.

Mengapa demikian?

Berdasarkan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 pasal 31: (1) Setiap warna negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 

Karena beberapa permasalahan krusial memang harus ada peran dan campur tangan dari pemerintah seperti pembangunan program layanan pendidikan yang tidak merata, sebagai salah satu contoh yaitu antara di daerah jawa dengan di daerah timur masih terdapat kesenjangan program pendidikan. 

Solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait permasalahan tersebut adalah dengan pemerataan tenaga didik yang kompeten, penempatan tenaga pendidik di daerah-daerah terpencil bagi tenaga didik dengan status Pegawai Negeri Sipil, dan memberikan aturan untuk wajib kerja atau mengabdi sesuai dengan penempatannya beberapa waktu untuk mengindari Pegawai Negeri yang ditempatkan di daerah terpencil namun tidak nyaman dengan keadaan yang ada dan mengajukan surat pindah tugas. Kemudian dengan membuat kebijakan yang efektif dan efisien serta berkelanjutan, dimana kebijakan yang tidak tegas dan berubah-ubah hanya akan membuat masyarakat bingung dan mampu mengurangi atensi untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang dibuat. 

Kedua pemerataan pembangunan pendidikan, dibangunnya sekolah sekolah di daerah terpencil kemudian memantau bahwa dana yang digunakan sesuai dengan keperluan untuk di lapangan. Karena berdasarkan pengamatan pembangunan pendidikan lebih berfokus pada daerah perkotaan dan kurang memperhatikan di daerah tertinggal. Dana BOS (Bantuan Operasional Siswa) juga belum dirasakan dampaknya bagi anak-anak yang ada di daerah terpencil. Sehingga sebaiknya pemerintah lebih menyeimbangkan fokus dalam melakukan perbaikan. Kemudian perlu dilakukan edukasi-edukasi bahwa pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. 

Anak-anak bangsa merupakan generasi penerus bangsa dan sudah selayaknya ia dibekali dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui lembaga pendidikan yang layak. Permasalahan yang ada terkait Sumber Daya Manusia merupakan bentuk dari rendahnya pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu sejak kecil anak sudah harus diasah potensinya untuk menjadi generasi yang hebat kedepannya. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan program pendidikan kursial yang seharusnya diberikan kepada anak, karena di awal tahap perkembangannya ia merupakan dasar bagi tahap perkembangan selanjutnya. Aspek kognitif, bahasa, motorik, psikis, moral anak sudah perlu diasah sejak anak itu kecil. Dan krisis Pendidikan Anak Usia dini di daerah terpencil ini menjadi keprihatinan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah sebaiknya segera mengambil langkah yang bijaksana dan efejtif, tertutama lebih membuka pandang dari sudut masyarakat tertinggal. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia sebaiknya melibatkan seluruh bangsa Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke karena setiap jiwa memiliki potensi unik yang mampu mengharumkan dan menjadi kebanggan terlepas dari bagaimana latar belakangnya, dan dari mana ia berasal. 

Dalam hal ini dukungan pemerintah sangat berarti dan suatu peran penting. Namun tidak hanya peran pemerintah saja, untuk mengentaskan permasalahan ini perlu gotong royong dan saling bahu-mebahu antara seluruh aspek masyarakat baik masyarakat itu sendiri, orang tua, dan kesadaran setiap individu dalam mengambil langkah yang berarti. Seperti quotes yang berbunyi bahwa "sesuatu yang dilakukan bersama-sama akan menghasilkan sesuatu yang besar, dan dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain".

Semoga bermanfaat~