Ternyata prediksi Boris Johnson salah dan gonjangan poltik yang dihadapinya kini sudah menjadi tsunami politik yang tidak dapat dihentikan lagi.
Krisis yang dihadapi oleh Boris Johnson ini kini bukan hanya sekedar krisis politik namun sudah berubah menjadi krisis konstitusi.
Drama pengunduran masal orang orang dekat Boris Johnson ini membuahkan krisis konstitusi yang semakin dalam
Berdasarkan undang undang ada dua wewenang utama dari Perdana Menteri Inggris, yaitu pertama kekuatan patronase yang berasal dari hak prerogatif  kerajaan yang memungkinkan seorang perdana menteri untuk mengangkat dan memecat menteri kabinet dan menetapkan agenda untuk pemerintah.
Kedua adalah kekuatan mayoritas seorang perdana Menteri di  House of Commons yang menjadi modal dan jaminan untuk mengontrol  dalam pembuatan undang undang dan perencanaan anggaran.
Dengan adanya pengunduran masal pendukung dekatnya, maka kini Perdana Meteri Inggris  sudah kehilangan kepercayaan baik secara politik maupun secara mayoritas di parlemen.
Sampai saat ini Boris Johnson memang belum menunjukkan tanda tanda untuk mengundurkan diri. Â Sikap Boris Jonson ini menjadikan krisis pemerintahan di Inggris semakin dalam karena krisis politik sudah berubah menjadi krisis konstusi.
Di dalam konstritusi Inggris, seorang Perdana Menteri disebutkan dapat disingkarkan melalui pemilihan umum.
Pilihan politik untuk mengembalikan mandat  kepada rakyat melalui pemilu tampaknya tidak dikehendaki oleh Boris Johnson sehingga menjadikan sikapnya ini krisis ini menjadi bola salju yang semakin besar.
Boris Johnson memang dikenal sebagai figur yang tidak gampang menyerah, namun krisis politik dan konstitusi yang sedang dihadapinya saat ini sangat dalam  dan tidak dapat tertolong lagi.
Kedua Krisis  ini berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap Boris Johnson bagi dari pihak dalam partai koalisinya maupun dari pihak oposisi.
