Kentalnya DNA Militer Membunuh Suara Rakyat Myanmar

Myanmar merupakan salah satu negara di Asia yang masih didominasi militer dalam keseharian berpolitik dan demokrasi masyarakatnya. 

Dominasi militer di negara negara Asia  pasca era tahun 1990 an memang mulai luntur di kawasan Asia, namun tampaknya transisi kekuasaan dari militer ke sipil di Myanmar tidak merlaku.  Hal ini dibuktikan dengan adanya kudeta militer terhadap pimpinan sipil yang telah terpilih  secara demokratis melalui pemilu.

Cengkeraman kekuasaan militer selama Aung San Suu Kyi mempimpin Myanmar memang masih sangat kuat, sehingga pimpinan Myanmar yang dipilih secara demokratis inipun tidak berdaya ketika militer melakukan ethnic cleansing terhadap kelompok minoritas  Rohingya yang menyebabkan eksodus yang menghebohkan dunia.

Alasan pihak militer melakukan kudeta yaitu pembelian walkie talkie secara illegal oleh Aung San Suu Kyi sungguh mencenangkan dunia.

Militer Myanmar memang memiliki DNA yang kental  dalam menguasai sendi sendi kehidupan masyarakat dan juga melakukan kudeta.

Sejarah Panjang

Jika kita tengok sejarah di era tahun  1962 sampai 2011 Myanmar memang diwarnai oleh cengkeraman regim militer yang secara silih berganti memiliki kekuasaan mutlak.

Masyarakat Myanmar memang selalu  hidup dalam ketakutan di bawah rejim militer  ini, karena jika tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh militer maka sudah dapat dipastikan akan mengalami tindakan brutal termasuk penahanan.

Dunia memang sempat berharap ketika 6 tahun lalu Aung San Suu Kyi yang juga pernah menjadi tahanan oleh pihak militer memenangkan pemilu  yang pertama kali dilakukan dan partai yang dipimpinnya yaitu National League for Democracy Party (NLD) menang mutlak.

Namun harapan masyarakat Myanmar dan dunia internasional akan terwujudnya pemerintahan yang lebih demokratis ternyata tidak terwujud karena dalam  dominasi militer dalam pemerintahan masih sangat multak.

Militer memiliki jatah yang sangat besat di parlemen, yaitu 25% dari total kursi dan memliki hak veto bagi setiap upaya untuk melakukan amendemen undang undang .  Demikian juga penunjukkan Menteri Menteri terutama yang menduduki sektor yang strategis seperti pertahanan, urusan dalam negeri dan wilayah perbatasan di bawah kontrol militer.