Kultur birokrasi yang kaku. Budaya birokrasi yang cenderung formalistik membuat komunikasi pejabat kerap terasa jauh dari bahasa rakyat.
Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan public speaking pejabat di Indonesia kerap menghadapi krisis.
Dampak Krisis Public Speaking terhadap Kepercayaan Publik
Kelemahan komunikasi pejabat bukan hanya masalah teknis, melainkan berimplikasi langsung pada kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Beberapa dampak yang bisa dirasakan antara lain:
Turunnya kredibilitas pejabat. Rakyat cenderung menilai pejabat yang tidak bisa menyampaikan pesan dengan baik sebagai sosok yang tidak layak dipercaya.
Meningkatnya potensi misinformasi. Kalimat yang tidak jelas atau ambigu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, bahkan bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyebarkan hoaks.
Distrust publik. Jika komunikasi pejabat berulang kali menimbulkan kekecewaan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada pemerintah, meski kebijakan yang diambil sebenarnya bermanfaat.
Melemahkan legitimasi kebijakan. Sebaik apa pun sebuah kebijakan, tanpa komunikasi yang baik ia sulit diterima publik, bahkan bisa ditolak.
Krisis public speaking ini pada akhirnya dapat melemahkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Padahal, kepercayaan publik adalah fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional.
Solusi dan Rekomendasi
Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan langkah-langkah strategis dan serius:
