Janji Calon Petinggi Negeri tentang Pendidikan Gratis

Pada saat ini kita berada di era kampaye dilakukan secara besar besaran, janji para calon petinggi juga mulai diedarkan. Seperti saat ini semua dibutakan janji dari janji meningkatkan kesejahteraan rakyat bahkan sampai dunia pendidikan pun menjadi janji manis para calon pejabat. Zaman ini bukan hanya petinggi pusat petinggi daerahpun sudah mulai berani untuk menyuarakan janji pendidikan gratis ataupun meningkatkan mutu pendidikan daerah. Mereka tampak dengan yakin dapat memberikan pendidikan yang pantas ataupun sederajat secara Cuma Cuma untuk para pemilih. Namun janji hanyalah janji, pada kenyatannya semua janji itu sangat mustahil untuk dilakukan, palagi untuk petinggi daerah dimana pendidikan daerah mengikuti dari aturan pusat. Bilapun hal tersebut diwujudkan maka akan timbul beberapa permasalahan yang akan datang dimasa yang akan datang. 

 Mari kita analisis janji calon penjabat negri ini, apakah cocok dengan keadaan saat ini?bukankah kemendikbud sedang berusaha untuk meratakan kualitas pendidikan dengan sistem zonasi lalu apa alasan para calon pejabat ini mengusung tema pendidikan gratis? Bukanlah sudah ada Kartu Indonesia Pintar yang disediakan oleh pemerintah untuk bantuan para anak yang kurang mampu dalam meraih haknya dalam dunia pendidikan. 

 Adapun bila sekolah gratis apakah mencakup 100% biaya pendidikan ditanggung oleh calon calon pejabat tersebut? Padahal nyatannya masih terjadi penarikan iuran dari pihak sekolah jafi kurang cocok apabila dikatakan gratis karena siswa dan orang tua masih dibebankan biaya pendidikan. Banyak juga dijumpai dana yang didapat akan dipotong oleh [pihak sekolah. apabila ini dilanjutkan maka akan meningkatkan tingkatkem ungkinan korupsi yang berada disekolah. Biasanya bantuan yang digelontarkan berupa dana untuk operasioanal seperti dana untuk buku, listrik, dan air. Sedangkan pada bidang non operasional seperti fotocopy atau kegiatan acara. Sehingga mau tidak mau siswa harus membayar biaya tersebut. Jadi yang namannnya sekolah gratis hanya janji manis yang tidak seratus persen diwujudkan. 

 Jika sekolah digtrratiskan maka semngat sekolah dan motivasi anak dalam mengenyam pendidikan akan menurun. Hal ini dikarenakan karena menurunnya tanggung jawab siswa dalam mencari ilmu pendidikan. Dan siswa akan menyepelekan sekolah karena gratis. Jika pendidikan bisa diakses semudah itu lalu mengapa harus berjuang sedemikian rupa guna memeperoleh pendidikan, hanya dengan berdiam diri saja sudah bissa bersekolah. Apabila sekolah dibuat berbayar maka siswa akan memiliki rasa juang karena mereka mungkin akan berfikir untuk mendapatkans pendidikan harus ada yang mereka korbankan. Apabila pendidikan dibuat berbayar juga akan terlihat mana siswa yang memiliki niat yang kuat untuk memeperoleh pendidikan. 

 Alasan yang selanjutnya apabila para [pejabat tersebut berkomitmen untuk mengadakan sekolah gratis maka mereka harus berkom itmen juga untuk dana yang akan dikeluarkan. Dimana kkita tau sendiri untuk permasalahan guru honorer yang digaji dibahwah rata rata saja masih banyak, lalu apabila ditambah dengan sekolah gratis bagaimana dengan kesejahteraan para pendidik? Untuk sekolah berbayar saja upah yang diddapatkan masih tidak sebanding dengan usaha yang telah dikeluarkan lalu apalagi dengan sekolah grati. Mau digaji berapakah guru honorer tersebut/ apakah guru yang bersifat honorer tersebut kan dianglkkat menjadi guru tetap dan upah yang diberikan akan bertambah sesuai dengan hasil kinerja tau hanya namanya saja yang diganti dari honorer menjadi guru tetap, tetapi haknya tidak terpenuhi sama sekali. 

 Apabila pendidikan gratis ini masih dilakukan apakah ada jaminan aliran dana akan berjalan dengan lancar? Dimana seperti yang kita tau untuk proses cairnya sendiri uang tersebut harus melewati beberapa proses dari tingkat pusat sampai daerah. Apakah uang yang digelontarakan tersebut dari pusat sampai ke pendidikkan daerah akan bernilai sama jumlah nomilanya? Bukankah kegiatan tersebut justru memacu kegiatan korupsi di bnidang pendidkan. Seperti yang kita ketahui juga proses yang harus dilewati juga sangat amatlah lama jadi bisa saja uang pendidikan ini kana datang terlambat dan proses managamene keuangan pendidikan harus menagalami permasalahan atau keterlamabatan hanya karena menunggu pencairan uang tersebut. Lalu jika uang tidak cair seperti pa yang diinginkan lalu bagaimana proses pengelolaan uang? Apa harus menghentikan sistem pendidkan sambil menunggu uang cair atau seperti apa? 

  Hal diatas baru beberapa aspek yang membuat pendidikan gratis ini kurang cocook diterapkan pada saat ini, mungkin niat dari para calon pejabat ini9 baik tapi apakah hal ini dapat meningkatkan mutu pendidkan sendiri atau justru sebaliknya? 

 Tapi tidak bisa dibodohi ada beberapa masyarakat indonesia yang benera benar membutuhkan program tersebut dimana yang kita ketahui bahwa KIP (Kartu Indonesia Pintar) tidak mendukung secara penuh program pendidikan yang ada di sekolah, mungkin para calon pejabat mengeluarkan program sekolah gratis sebagai bentuk wujud perhatian mereka pada pendidikan yang ada indonesia, mungkin ini juga sebagai wujud perhatian terhadap upaya peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) diamana Sumber Daya Manusia masih snagat di Indonesia, apalagi jumlah buta huruf yang masih tinggi. 

 Apabila pendidikan gratis ini diberlakukan dan tidak dilakukan secara merata dapat menimbulkan kecemburuan sosial, dan munculnya bentuk kecurangan kecurangan baru yang sudah dilikaukan sejak dulu. Entah dari penipuan berkas untuk mendapatkan pendidikan gratis atau salah fungsi dari uang yang akan digunakan untuk pendidikan gratis ini. Bisa kita bayangan jika disekolah terdapat dua kelompok antara sia nak membayar biaya pendidikan dan salah satu anak yang memdapat pendidikan gratis, maka bisa saja terjadi pemicu perundungan hanya karena sis anak mendapatkan pendidikan gratis, atau mungkin sianak merasa malu atau kurang percaya diri saat berada di sekolah karena tidak membayar biaya sekolah. bisa juga anak merasa terlalu dibebankan dengan adanya pendidikan gratis dimana harus selalu menuruti persyaratan yang berlaku dan menjadi kurang mengekspor kegiatan belajar yangada disekolah. 

Akan lebih baiknya bila memang kegiatan program ini digalangkan agar bisa dilaksanakan dengan benar benar dengan rasa tanggung jawab bukan hanya ajang menempati janji tau malah hanya menjadi wacana saat melakukan kampanye. Dimana mungkin apabila program ini dilakukan maka dapat membantu anak anak dalam mendapatkan haknya dalam mengenyam pendidikan. Pembuat janji harus bertekat tinggi dalam membuat program tersebut, dimana mau untuk memperbaiki masalah masalah yang akan timbul, memperbaiki sistem yang ada, meningkatkan mutu pendidikan mungkin bisa dimulai dari kualitas guru, walaupun sekolah gratis bukan berarti guru juga gratis, pemerintah harus memeperhatikan hak dari tiap tiap pengajar dan mengupayakan gaji yang didapat sesuai dengan apa yang mereka lakukan, pemerintah juga harus menjaga kualitas sekolah, dimana apabila sekolah gratis memang benar benar diwujudkan berarti harus siap menangung biaya pembeangunan dan perawatan dimana yang mulannya semua biaya tersebut ditanggung oleh siswa sekarang menjadi tanggungan sepenuhnya oleh pemerintah. Sekolah gratis bukan berarti menunnya kualitas pendidikan justru seharusnnya menaikkan mutu pendidikan karena semakin mudah diaksesnya pendidikan.