Desa Wae Sano terletak 34 kilometer dari Labuan Bajo. Kondisi geografis desa ini dikelilingi oleh bukit-bukit, dan lembah Danau Sano Nggoang. Danau ini merupakan sebuah danau vulkanik terbesar di NTT dan menjadi salah satu ikon pariwisata di Manggarai Barat. Danau ini sangat potensial untuk dikembangkan di sektor pariwisata berbasis masyarakat.
Beberapa tahun ini yang dimulai tahun 2017 sampai tahun 2021, polemik pelaksanaan proyek pembangunan energi geothermal (panas bumi) di Kecamatan Sano Nggoang, Manggarai Barat, NTT belum berakhir. Hal tersebut terjadi karena pemerintah daerah belum mengantongi persetujuan masyarakat. Proyek ini dinilai tidak ramah terhadap lingkungan sehingga berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat sekaligus menghancurkan ekosistem lingkungan.Â
Sebagaimana diketahui, proyek tersebut dikendalikan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), sebuah BUMN di bawah otoritas Kementerian Keuangan. Pendana awal proyek ini adalah Bank Dunia (World Bank) dan lembaga pemerintah Selandia Baru (New Zealand Foreign Affairs and Trade Aid Programme). Proyek ini merupakan bagian dari Geothermal Energy Upstream Development Project (GEUDP).
Sebagaimana yang dikutip dari ekorantt.com, pada tanggal 28 September Bupati Manggarai Barat (Mabar) Edistasius Endi, sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Dadan Kusdiana, bertempat di Auditorium Direktorat Jenderal EBTKE, Jakarta Pusat. Selain itu, Bupati Endi pun telah  menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) pengadaan tanah untuk area eksplorasi (pengeboran eksplorasi) pada wilayah terbuka Wae Sano antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan Pemkab Mabar. Hal ini secara tidak langsung memberi ruang bagi perusahaan untuk melakukan eksploitasi terhadap Danau Sano Nggoang dalam upaya pemanfaatan pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Sekalipun sudah ada kesepakatan itu, fakta tersebut tetap tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk menolak pembangunan proyek energi geothermal. Masyarakat meyakini bahwa mereka tetap dapat bertahan hidup tanpa adanya energi geothermal ini. Selain itu, pariwisata Wae Sano dan komponen alam di sekitarnya – menurut warga – bisa dimaksimalkan tanpa harus ada eksploitasi terhadap alam.
Tercatat bahwa proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi di Desa Wae Sano, akan menghasilkan 10-35 Megawatt listrik. Jumlah ini cukup besar untuk menutupi keperluan listrik seluruh Pulau Flores. Saat ini, kebutuhan listrik Flores sekitar 13,5 MW. Proyek geothermal di Wae Sano akan menyumbang 8,5 MW dari jumlah tersebut. Namun bila tawaran energi tersebut diterima, maka akan berpotensi merusak hal-hal lain, mulai dari kelestarian habitat yang ada di Wae Sano, dan juga kenyamanan kehidupan sosial masyarakat lokal karena lokasi pembangunan proyek geothermal tersebut cukup dekat dengan pemukiman masyarakat.
Selain itu, pembangunan proyek geothermal juga sesungguhnya memunculkan alih fungsi lahan. Kawasan yang dibangun proyek tersebut sebenarnya merupakan sumber pendapatan masyarakat terkait dengan program desa ekowisata. Kehadiran proyek tersebut secara tidak langsung akan berpotensi membawa dampak, termasuk dampak yang mungkin tidak diharapkan (unintended consequences). Pada kondisi ini, tampak ironi bahwa pemerintah daerah Manggarai Barat ingin menghadirkan hal baru tetapi mengorbankan hal lain yang sebenarnya dapat dioptimalkan sehingga dapat memberikan manfaat untuk daerah.
Dalam masalah ini tindakan preventif yang dapat diupayakan adalah dengan menghentikan pembangunan proyek geothermal karena berpotensi merusak ekosistem lingkungan yang sudah terbentuk. Pada hakikatnya ekonomi sangat penting, tetapi bukan berarti mengabaikan kelestarian lingkungan beserta isinya. Menerapkan sistem pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan sehingga tiga komponen penting dalam sustainable development dapat terwujud, people (masyarakat) hidup sejahtera, planet (lingkungan) akan terjaga dan profit (keuntungan) karena dapat memaksimalkan potensi yang sudah ada. Menegaskan seperti yang disampaikan oleh tokoh ekonomi kelembagaan Elinor Claire Ostrom bahwa kebijakan publik yang optimal adalah kebijakan yang dapat mengatur pemanfaatan sumber daya alam dari masyarakat lokal secara kolektif secara seimbang.
