Dilanir dari www.infoseputarpresiden.com (akses Sabtu 18/4). Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengatakan pengawasan ketat akan diterapkan dalam Program BLT untuk warga desa yang terdampak wabah Covid-19.
"Tujuannya supaya program yang didorong oleh Presiden Jokowi ini tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh penumpang gelap," kata Budi dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/4/2020)
Dia meminta pemerintah daerah, kepala desa, perangkat desa, Pendamping Desa dan juga masyarakat aktif mengawasi pelaksanaan program BLT ini.
"Laporkan segera jika ada kejanggalan- kejanggalan di lapangan, jangan ada pihak yang memanfaatkan wabah Covid-19 untuk kepentingan pribadi, termasuk mempermainkan dana BLT. Kami berharap tidak ada temuan- temuan dan kasus hukum untuk program ini," lanjut Budi Arie.
Dia menegaskan bahwa mekanisme pengawasan juga tengah disusun untuk memastikan program BLT berjalan tepat sasaran dan efektif sesuai arahan Presiden Jokowi.
"Progam BLT Desa ini harus tepat sasaran. Cash transfer ini berguna untuk menghidupkan daya beli masyarakat desa yang terpukul. Pendataan warga penerima program ini sedang dilakukan. Jangan sampai tumpang tindih dengan program PKH, Bantuan Pangan Tunai Non agar tetap sasaran. Warga desa yang berhak wajib menerimanya. Harus tepat sasaran." ujar Wamendes Budi Arie.
Kembali ke judul tulisan saya hari ini, jalani, nikmati, syukuri dan jangan serakah, bagaimanapun wabah ini adalah wabah kita bersama, musibah kita semua yang harus kita hadapi bersama.
Pemerintah jelas sekali menyebutkan bahwa BLT hanya untuk warga miskin terdampak Corona yang belum menerima PKH atau BPNT, maka disinilah pentingnya kesadaran warga penerima PKH dan BPNT, kalian patut bersyukur pemerintah sudah lama memberikan bantuan itu.
BLT Corona ini bukan hak kalian, syukuri PKH dan BPNT yang sudah kalian dapatkan, kini giliran warga miskin terdampak Corona yang harus mendapatkan bantuan tersebut.
Bahkan soal PKH ini, sudah lama rakyat miskin teriak karena mereka yang berhak tetapi tidak mendapatkan, mau mengadu ke mana sementara mereka tidak tahu caranya, kalian yang kaya dan berpendidikan justru menikmati bantuan itu.
Mensos pun mahfum dengan masalah ini. Dilansir dari tempo.co.id (diakses Sabtu 11/4/2020). Menteri Sosial Juliari Batubara mengakui masih ada sejumlah masalah dalam penyaluran anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH). Pengakuan ini disampaikan setelah adanya temuan maladministrasi PKH oleh lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman, Selasa, 10 Desember 2019.
