Karena tidak ada jaminan bahwa dana besar ini benar-benar akan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Alih-alih menghasilkan return optimal seperti yang dijanjikan, skenario terburuknya adalah: proyek mangkrak, BUMN semakin lemah, dan APBN babak belur karena sumber dividen dipotong untuk menopang mimpi-mimpi Danantara.
Masalah Transparansi: Bayangan 1MDB?
Kekhawatiran terbesar banyak pihak bukan hanya soal skala investasinya, tapi soal transparansi dan akuntabilitas. Danantara---berbeda dengan LPI (Indonesia Investment Authority) sebelumnya---tidak berada langsung di bawah pengawasan ketat BPK atau KPK, kecuali diminta oleh DPR. Bayangkan, uang negara dikelola sebesar itu, tapi pintu pengawasannya hanya terbuka jika ada 'izin politik'.
Sebagian publik bahkan mulai membandingkan skema ini dengan kasus 1MDB di Malaysia, yang awalnya juga dimulai dengan jargon nasionalisme dan investasi strategis, namun berakhir dengan skandal keuangan internasional.
Lebih mencemaskan lagi, dua tokoh kunci dalam struktur Danantara, Roeslani dan Pandu Sjahrir, memiliki jejak dan koneksi politik yang cukup kuat. Kombinasi "dana jumbo + kekuasaan minim kontrol + elit politik" adalah resep klasik dari bencana ekonomi yang dulu kerap diperingatkan oleh ekonom-ekonom jujur.
Peluang Tetap Ada, Tapi...
Bukan berarti Danantara sepenuhnya buruk. Jika dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola modern, transparansi mutlak, dan strategi investasi jangka panjang, ia bisa menjadi alat transformasi ekonomi Indonesia. Ia bisa menjadi mesin untuk membiayai proyek energi bersih, infrastruktur digital, hingga pembiayaan inovasi di sektor UMKM dan startup.
Namun pertanyaannya: siapa yang benar-benar mendapat manfaat dari Danantara? Apakah rakyat kecil, atau justru kelompok elit yang selama ini bermain di balik layar kekuasaan?
Apa yang Harus Dilakukan?
Jika kita tidak ingin Danantara menjadi proyek elitis yang hanya memperkaya segelintir orang, maka beberapa hal harus segera dilakukan:
- Audit rutin wajib dan independen. Bukan berdasarkan permintaan, tapi sistematis dan reguler.
- Publikasi Laporan Kinerja Tahunan. Lengkap dengan target investasi, sektor, dan ROI (Return on Investment).
- Pelibatan masyarakat sipil. Termasuk akademisi dan lembaga pengawas independen dalam forum evaluasi berkala.
- Jaga jarak dari kekuasaan. Tidak boleh ada orang partai, tim sukses, atau relasi keluarga dalam pengambilan keputusan investasi besar.
Penutup: Antara Harapan dan Kecurigaan
