Padahal, dengan big data, AI, dan superkomputer, Indonesia seharusnya bisa melompat dari era subsidi serampangan ke era subsidi cerdas---subsidi yang benar-benar menyentuh rakyat kecil, tanpa kebocoran, tanpa rente, dan tanpa menguras APBN.
Pertanyaan akhirnya adalah: apakah elite politik kita berani menyerahkan "kekuasaan data" kepada sistem yang transparan? Jika jawabannya tidak, maka kita akan terus mendengar perdebatan serupa, tanpa pernah menemukan solusi yang tuntas.
Referensi
*CNBC Indonesia. "Menkeu Purbaya Soroti Subsidi LPG 3 Kg yang Tak Tepat Sasaran."
*Katadata. "Bahlil: Cabut Subsidi Gas 3 Kg Bisa Sakiti Rakyat Kecil."
*Kementerian Keuangan RI. Laporan APBN 2025.
*Kementerian ESDM RI. Statistik Energi Indonesia.
*Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia.
Disclaimer
Tulisan ini adalah opini berdasarkan sumber terbuka dan analisis independen. Penulis tidak berafiliasi dengan lembaga manapun dan tidak bermaksud menyerang pihak tertentu.
Tagar
#SubsidiEnergi #BigData #TransparansiData #EkonomiPolitik #Kompasiana
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
