3. Politik Data: Transparansi yang Sengaja Dikaburkan
Data bukan hanya angka. Di Indonesia, data adalah kekuasaan. Menguasai data berarti bisa menentukan siapa yang mendapat bantuan, siapa yang bisa digiring untuk mendukung program, bahkan siapa yang bisa dirayu dalam kontestasi politik.
Tidak heran, banyak pihak menolak membuka data secara transparan. Jika data subsidi dibuka lebar-lebar, publik bisa melihat dengan jelas siapa yang selama ini menikmati kebocoran. Transparansi berarti hilangnya ruang gelap tempat rente politik dan ekonomi tumbuh subur. Maka, keterbukaan data sering kali dianggap ancaman, bukan solusi.
4. Kualitas Input: Garbage In, Garbage Out
AI dan big data hanya sekuat input yang dimasukkan. Jika data awal salah, hasil analisis juga salah. Di tingkat desa dan RT/RW, pendataan penerima subsidi masih sering manual, berbasis relasi sosial, bahkan rawan manipulasi.
Contoh nyata, ada keluarga miskin di desa yang tidak tercatat dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sehingga tidak bisa membeli LPG bersubsidi dengan harga resmi. Sementara itu, ada pegawai negeri dengan rumah dua lantai yang masih masuk daftar penerima karena tak pernah diperbarui.
Dalam situasi ini, penggunaan AI atau superkomputer hanya akan mempercepat kesalahan, bukan memperbaikinya.
5. Kepentingan Ekonomi di Balik Kebocoran Subsidi
Kebocoran subsidi bukan hanya soal salah sasaran. Ia juga terkait kepentingan ekonomi. Gas 3 kilogram yang seharusnya untuk rakyat miskin sering dipakai oleh pelaku usaha menengah, restoran, atau bahkan diselundupkan untuk industri.
Ada rantai distribusi panjang di mana keuntungan bisa diambil dari selisih harga subsidi dan harga pasar. Selama celah itu masih ada, akan selalu ada pihak yang diuntungkan. Itulah sebabnya, ketidakberesan data justru menguntungkan sebagian kelompok. Jika semua transparan, ruang permainan rente hilang.
6. Purbaya vs Bahlil: Dua Paradigma yang Bertabrakan
