Di zaman sekarang, kita semakin sering mendengar orang menuntut haknya sebagai warga negara. Mulai dari hak atas pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, hingga fasilitas umum yang nyaman dan bersih. Memang, menuntut hak adalah hal yang wajar dan sah. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya: sudahkah kita menjalankan kewajiban sebagai warga negara?
 Hak dan Kewajiban, Dua Sisi Mata Uang yang Tak Bisa Dipisahkan
Hak dan kewajiban itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita punya hak untuk mendapatkan fasilitas publik yang baik, tapi kita juga punya kewajiban untuk menjaga fasilitas itu agar tetap terawat. Contohnya, kita ingin jalanan bersih dan rapi, tapi masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Kita ingin pelayanan publik cepat dan ramah, tapi kadang malas antre atau bahkan enggan membayar pajak.
Kalau kita hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, siapa yang akan menjaga dan merawat hak-hak tersebut? Akibatnya, fasilitas yang kita inginkan justru menjadi rusak dan pelayanan menjadi buruk.
 Contoh Nyata Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban
Banyak kasus yang bisa kita temui sehari-hari yang menggambarkan ketidakseimbangan ini. Misalnya:
- Pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, yang akhirnya membahayakan keselamatan orang lain. Padahal, setiap pengemudi punya kewajiban untuk mematuhi aturan demi keamanan bersama.
- Warga yang menuntut pelayanan kesehatan gratis, tapi tidak ikut program imunisasi atau tidak menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
- Pejabat yang korupsi, merugikan hak rakyat atas pemerintahan yang bersih dan adil.
Ketidakseimbangan ini bukan hanya soal individu, tapi juga soal bagaimana sistem dan penegakan hukum berjalan. Jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, maka rasa tanggung jawab warga pun bisa menurun.
 Literasi Kewarganegaraan: Kunci Membangun Kesadaran
