Pada 20 November 2000 Presiden Gus Dur menetapkan Undang-Undang UU 25-2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004, selanjutnya dalam tulisan ini disebut Propenas. Propenas merupakan hasil persetujuan bersama antara DPR RI dan Presiden RI.
Salah satu ketetapan dalam Propenas adalah pengurangan Subsidi dimulai dengan Subsidi yang bersifat umum dan tidak langsung ke kelompok sasaran seperti Subsidi BBM.
Subsidi BBM akan dikurangi secara bertahap dan ditargetkan dihapus pada tahun 2004.
Propenas 2000-2004
Propenas secara singkat diantaranya menyebut:
·Berbagai subsidi untuk untuk jangka waktu terbatasdalam rangkamengurangi dampak krisis secara bertahap perlu dihapuskan.Dana yang dihemat dapat digunakan untuk pengeluaran yang memberikan manfaat langsung seperti pemberantasan kemiskinan.
·Selama ini subsidi BBM lebih dinikmati oleh kelompok mampu. Subsidi BBM juga meningkatkan penyelundupan BBM kita ke luar negeri.
·Harga BBM di bawah hargaekonomisnya berdampak negatif terhadap lingkungan melalui emisi CO2 yang dihasilkannya dan mengurangi peluang bagi pengembangan komersial energi alternatif yang banyak didapat di Indonesia.
·Penghematan yang didapat dari penghapusan BBM dimanfaatkan untuk kompensasi sosial melalui 7 program: di bidang Pangan , Kesehatan dan Sosial, Pendidikan, Transportasi, Sarana Air Bersih, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
·Peningkatan Harga Pembelian Gabah dan Beras dari Petani.
·Penghapusan Subsidi BBM dapat dicapai pada 2004.
·Program mempertajam Prioritas pengeluaran Negara. Sasarannya adalah kemampuan APBN yang berkelanjutan.
·Pengeluaran Negara harus disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dalam menggali dana, terutama yang berasal dari dalam negeri.
Sejarah singkat Subsidi BBM
Subsidi BBM secara besar-besaran dan dengan motif politis/populis dimulai oleh Presiden Suharto. Subsidi BBM selama 22 tahun Suharto berkuasa sebesar US 149 miliar.
Menyusul jatuhnya Pemerintahan Suharto pada krisis ekonomi pada tahun 1998, pemerintah pengganti merasa perlu memberikan subsidi BBM.
Subsidi BBM menyusul kejatuhan Suharto tergolong kecil.Sebagai gambaran Subsidi BBM pada masa Habibie sebesar US 3 milar untuk masa 1.5 Tahun.
Subsidi BBM seharusnya hanya untuk mengurangi dampak krisis 1998, dan dihapus pada tahun 2004, tetapi sampai saat ini subsidi malah menjadi-jadi.
Subsidi BBM selama sepuluh tahun SBY berkuasa , sebesar US 150 miliar. Tahun 2014 ini,16 tahun sesudah krisis ekonomi 1998, Subsidi BBM bukannya dihilangkan, tetapi malah meningkat dan menjadi ajang politik, menjadi senjata politik.
BBM sebagai senjata politik
Subsidi BBM dipakai sebagai senjata oleh partai oposisi untuk melemahkan Pemerintah dengan cara menolak pengurangan subsidi BBM. Menolak meskipun mereka sadar pengurangan subsidi sebenarnya pengalihan subsidi dari konsumsi ke bidang produktif seperti peningkatankesehatan dan pembangunan infrastruktur.
Koalisi KMP dalam DPR 2014-2019 yang oposisi dari Pemerintah, sedang menggalang kekuatan untuk interpelasi Subsidi BBM.
Mereka yang berintepelasi sebagian besar dari partai yang sebelumnya duduk dalam pemerintahan SBY. Mereka yang mempersiapkan interpelasi, berpura-pura tidak sadar bagaimana mereka sebagai pemerintah, memperjuangkan pengurangan Subsidi BBM. Pengurangan Subsidi BBM untuk menghindar dari krisis ekonomi. Dana yang dihemat dari pengurangan subsidi digunakan untuk pengeluaran yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat yang sangat membutuhkan.
Megawati/PDIP dikritik karena sebagi oposisi pada pemerintahan SBY selalu menolak pengurangan subsidi BBM. Megawati lupa bahwa dia Wakil Presiden dari Gus Dur pada waktu Undang-undang Propenas 2000-2004 disahkan. Propenas itu mentargetkan dihapusnya Subsidi BBM pada tahun 2004.
Cita-cita Gus Dur tentang penghapusan/pengalihan Subsidi BBM
Jokowi perlu melanjutkan cita-cita Gus Dur tentang penghapusan/pengalihan subsidi BBM jika ingin mengindari krisis ekonomi seperti krisis 1998 dan demi pembangunan yang berkualitas. Penghapusan/pengalihan Subsidi BBM dapat dituntaskan pada tahun 2015, terlambat 11 tahundari yang dicita-citakan Gus Dur.
Bangsa Indonesia perlu maju selangkah dari cita-cita Gus Dur
Rendahnya harga BBM selama ini tidak membuat produk kita unggul dalam persaingan didunia internasional.
Pemerintahan Jokowi-JK perlu mempertimbangkan pengenaan pajak bagi BBM. Turki mengenakan pajak lebih dari 100% sehingga harga BBM mereka sekitar Rp 25.000/liter.
Pajak BBM dapat mulai diperkenalkan pada 2016 dan secara bertahap ditingkatkan. Harga BBM tinggi peluang bagi pengembangan komersial energi alternatif yang banyak didapat di Indonesia. Dana yang didapat dari pajak BBM dapat dimanfaatkan bagi peningkatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia Indonesia, yang justru akan meningkatkan daya saing Indonesia.
Bacaan:
Fahri: Biar menang voting interpelasi, KMP butuh 300 suara
