Seorang kepala daerah idealnya berpihak kepada masyarakat jika berkonflik dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah dan perusahaan. Mengapa demikian? Secara hierarkis, masyarakat berada di posisi bawah, sadangkan pihak-pihak tersebut berada di posisi atas sebab masyarakat kalah pada modal atau sumber daya. Karena itu, dalam konflik, kepala daerah harus berpihak kepada masyarakat karena ia pemimpin yang berasal dari dan untuk masyarakat.Â
Epyardi Asda sudah terbukti menjadi kepala daerah yang pasang badan untuk membela masyarakat ketika ada konflik masyarakat dengan pihak lain. Dari beberapa peristiwa yang memperlihatkan pembelaan Epyardi terhadap masyarakat tersebut, dapat dibayangkan seperti apa sikap Epyardi jika ia menjadi gubernur dalam menghadapi masalah demonstrasi sekitar 1.500 warga Air Bangis, Pasaman Barat, tersebut. Jika saat itu Epyardi yang menjadi gubernur, demonstrasi tersebut bahkan tidak akan terjadi karena Epyardi tidak akan mengusulkan 30.162 haktare lahan untuk Proyek Strategis Nasional karena lahan itu merupakan sumber kehidupan masyarakat setempat selama puluhan tahun.
Ke depan, Sumbar membutuhkan gubernur yang jelas keberpihakannya kepada masyarakat. Keberpihakan kepala daerah kepada masyarakat dimulai dari niat, lalu diwujudkan dengan kebijakan. Apabila ada kebijakan pemerintah daerah yang menzalimi masyarakat, itu berarti niat kepala daerahnya sudah tidak baik kepada masyarakat.
