Mohon tunggu...
Robbi Khadafi
Robbi Khadafi Mohon Tunggu... Tukang Ketik

Kecil disuka muda terkenal tua kaya raya mati masuk surga

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Bendera Tauhid Tidak Dilarang di Indonesia?

13 Agustus 2019   17:43 Diperbarui: 13 Agustus 2019   17:48 0 0 0 Mohon Tunggu...
Bendera Tauhid Tidak Dilarang di Indonesia?
Foto: Bendera Tauhid (aktual com)

Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah. Tetapi bendera atau lambang yang digunakan oleh HTI yang bertuliskan kalimat tauhid masih dipermasalahkan. Baru-baru ini jagat media sosial diramaikan foto facebook taruna akademi militer (akmil) TNI Enzo Zenz Allie yang membaca bendara tauhid. Enzo juga blesteran Perancis.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berbincang dengan Enzo dengan bahasa Perancis juga viral di media sosial. Berbagai kalangan juga mengkritik bahwa Enzo terpapar paham radikalisme. Sementara tugas TNI menjaga pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945. Sangat bertolak belakang dengan paham radikalisme.

Pihak TNI pun sudah memberikan klarifikasi dan memastikan bahwa Enzo cinta Pancasila dan Indonesia. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Elnino M Husein Mohi menyesalkan hal ini terjadi. Pasalnya, banyak anak bangsa yang memang asli Indonesia namun tidak diloloskan menjadi Akmil TNI.

"Padahal ada anak-anak bangsa yang asli banget dan nasionalis banget secara turun temurun, keturunan para pahlawan, sekaligus memenuhi seluruh persyaratan, tetapi akhirnya digugurkan dalam tahap seleksi paling akhir dalam rekrutmen casis akmil," kata Elnino saat dihubungi di Jakarta, Selasa (12/8/2019).

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi, menambahkan sangat disayangkan melihat potensi Enzo yang bisa lari 3 km dalam 12 menit dan bisa 4 bahasa asing. Akan tetapi di tengah kondisi sosial di Indonesia saat ini yang rentan paham radikalisme, perlu direspon dan diklarifikasi oleh Enzo sendiri terkait pemahaman nya mengenai Hizbut Tahrir," kata Bobby Rizaldi saat dihubungi terpisah.

Bobby juga percaya hasil asessmen dari TNI bahwa Enzo tidak terpapar paham radikal. Sehingga tidak perlu instansi lain untuk memeriksanya. Komisi I DPR pun juga tidak akan membahas masalah ini dalam waktu dekat. Pasalnya, pihaknya bersama Panglima TNI setelah 16 Agustus besok akan raker bersama P5 membahas anggaran dan isu-isu strategis lain.

Meskipun pihaknya percaya mekanisme perekrutan taruna Akmil bisa mendeteksi hal seperti ini, Komisi I DPR perlu masukan dari Panglima TNI atas hasil evaluasi internal TNI terhadap kasus Enzo. Bobby lalu berpesan bahwa TNI harus waspada terhadap upaya-upaya untuk mengganti ideologi NKRI dengan jalan kekerasan atau aksi agresi/okupasi militer.

Tidak Dilarang

Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Achmad, berpendapat berbeda dan lebih menekankan aspek hukum bendera tauhid di Indonesia. Seharusnya kata Suparji, momentum HUT RI ke 74 tahun hendaknya digunakan untuk meneguhkan semangat kebangsaan dalam NKRI.

Ia juga meminta pelarangan atas suatu perbuatan termasuk yang berkaitan dengan  ideologi harus sesuai prosedur, substansi dan kewenangan berdasarkan pada peraturan peraturan UU yang berlaku.

"Kasus Enzo penyelesaian harus sesuai dengan hal tsb. Misalnya apakah bendera tauhid sebagai sesuatu yang terlarang menurut UU? Kemudian bagaimana penanganannya di TNI harus prosedural," kata Suparji Achmad.

Ahli hukum pidana ini melanjutkan bahwa belum ada UU yang secara eksplisit menyatakan bendera tauhid sebagai yang terlarang. Sehingga Suparji menilai bendera tauhid tidak dilarang di Indonesia. "Belum ketegasan sebagai yang terlarang," ungkapnya.

Meski demikian Suparji berpandangan tidak perlu UU mengatur larangan bendera tauhid di Indonesia. Utamanya bagaimana semua WNI cinta NKRI, Pancasila dan pilar-pilar kehidupan bangsa dan negara yang lain. "Serta tidak mengembangkan ajaran yang bertentangan dengan agama, ideologi, konstitusi dan NKRI," jelasnya.

Suparji juga meminta pemerintah dan TNI harus proporsional dalam kasus ini sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.