Kita patut belajar dari pengalaman “year-end rush”, fenomena belanja yang menumpuk di akhir tahun. Pola ini menimbulkan risiko inflasi dan menurunkan kualitas belanja. Uang digelontorkan terfokus pada akhir tahun anggaran. Perencanaan yang matang sejak awal, didukung disiplin eksekusi oleh seluruh K/L dan pemerintah daerah, adalah solusi jangka panjang. Realokasi anggaran yang fleksibel juga harus terus dimanfaatkan, sehingga dana yang berpotensi tak terserap dapat dialihkan ke program yang lebih siap dan membutuhkan dana lebih.
Langkah-langkah yang ditempuh Kementerian Keuangan seperti transparansi data dan penguatan koordinasi, telah memberi sinyal positif bagi pelaku pasar. Namun, dukungan penuh dari K/L, pemerintah daerah, dan DPR/DPRD tetap mutlak agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi slogan tahunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam memantau pelaksanaan anggaran akan memperkuat akuntabilitas, menciptakan tekanan positif bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja lebih efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat.
Ke depan, percepatan penyerapan anggaran harus dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Tidak cukup hanya mengejar persentase realisasi, melainkan lebih penting adalah memastikan setiap rupiah menghasilkan nilai tambah ekonomi dan sosial yang maksimal. Pemerintah perlu terus mendorong inovasi digital dan tata kelola yang adaptif, sementara DPR/DPRD sebagai representasi dari masyarakat harus terus mengawal setiap tahapan agar percepatan yang dilaukan tanpa mengorbankan kualitas.
APBN adalah amanah rakyat. Setiap rupiah pajak yang dipungut harus kembali dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan. Percepatan penyerapan anggaran adalah kunci agar amanah tersebut terwujud, sekaligus sinyal bahwa negara hadir secara nyata. Dengan sinergi kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, belanja negara dapat menjadi mesin pertumbuhan yang tangguh dan berkelanjutan.
Ketidakpastian ekonomi global justru menjadi alasan untuk lebih berani mempercepat penyerapan anggaran sebagai penggerak ekonomi nasional. Bukan hanya pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat harus menjadikan percepatan penyerapan anggaran sebagai agenda bersama. Hanya dengan cara itulah APBN akan benar-benar menjadi instrumen yang menggerakkan Indonesia menuju kemakmuran sesuai cita-cita luhur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
