Konstitusi Sudah Berjalan dengan Baik, Apa Iya?

Tidak jarang juga pemerintah melakukan pelanggaran konstitusi kepada masyarakat, seperti halnya pembatasan kebebasan berpendapat. Padahal dalam UUD sendiri dalam pasal 28 telah diatur tentang kebebasan berpendapat di muka umum. Rakyat adalah raja dalam demokrasi kita dan harus memiliki hak untuk didengar. Tapi, pelanggaran konstitusi masih sering terjadi bahkan di negara kita. 

Pada kenyataannya kita sebagai masyarakat ketika memberikan kritik yang disampaikan melalui DPR justru sama sekali tidak didengar dan hanya dianggap sebagai ocehan belaka. Padahal mereka yang katanya adalah wakil rakyat yang mengayomi masyarakat seharusnya bisa berperilaku sesuai konstitusi. 

Kritikan secara  langsung ditolak, kritikan tidak langsung melalui sosial media pun dikenai UU ITE, dan ketika masyarakat sudah tidak tahan hingga melakukan demo kepada pemerintah, mereka harus berhadapan dengan para polisi yang tidak sedikit juga dari mereka mati karena berhadapan dengan polisi. Alhasil, itu hanya percuma saja, toh mereka juga tetap tidak mengabulkan permohonan masyarakat. Peristiwa lainnya yang masih banyak terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia. 

Kasus pembunuhan yang menimpa seorang gadis berusia 12 tahun beberapa waktu yang lalu merupakan pelanggaran konstitusi berupa pelanggaran HAM oleh masyarakat. 

Gadis kecil yang tidak bersalah saja dibunuh oleh orang tak dikenal dan tak bermoral, yang mungkin saja si pembunuh memiliki masalah dengan orang disekitar gadis tersebut ataupun memang mengidap gangguan mental. Sangat disayangkan kepada pemerintah desa setempat yang kurang memperhatikan keamanan desa dengan minimnya pencahayaan di gang tempat terbunuhnya gadis kecil tersebut, yang hal itu memudahkan pembunuh melakukan aksinya. 

Untung saja, terdapat CCTV yang letaknya tidak jauh dari lokasi sehingga membantu polisi melakukan penyelidikan. Kurangnya kesadaran terhadap konstitusi di negara ini merupakan faktor utama terhadap pelanggaran, tidak memandang ia rakyat jelata, karena orang dengan jabatan dan pendidikan yang tinggi sekalipun dengan gampangnya melakukan pelanggaran yang berakibat besar bagi sekitarnya dan citra hukum. Kebiasaan pelanggaran-pelanggaran itu sudah sangat banyak terjadi pada zaman dahulu, di zaman Soekarno contoh mudahnya. 

G30S/PKI yang secara jelas merupakan pelanggaran besar terhadap konstitusi yang akan selalu diingat hingga sekarang, sampai tahun-tahun berikutnya pun pelanggaran konstitusi masih terus terjadi. Kita memang tidak bisa mencegah agar hal-hal tersebut tidak terjadi, sebagai masyarakat yang budiman kita hanya perlu untuk tidak bertingkah macam-macam sesuai UUD dan menyaksikan kasus-kasus pelanggaran konstitusi yang menjerat para pejabat, petinggi hukum, dan rakyat lainnya serta bagaimana pemerintah menyelesaikan semua masalah yang terjadi, karena sebanyak apapun masyarakat menanggapi dan memohon, kecil kemungkinan akan terwujud.