Konstitusi Sudah Berjalan dengan Baik, Apa Iya?

Halo teman-teman, kali ini saya akan membawa pembahasan tentang konstitusi di negara kita yang pasti akan seru banget. Mengenai arti konstitusi itu sendiri, dikutip dari beberapa artikel yang dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu bangsa yang berupa kumpulan peraturan perundang-undangan yang membentuk dan mengatur pemerintahan negara tersebut. 

Jadi, aturan dan peraturan tidak akan ada di negara ini jika tidak ada konstitusi, kelangsungan hidup jangka panjang bangsa akan sulit tanpa konstitusi. Konstitusi Indonesia yang dimaksud adalah UUD 1945. Nah, konstitusi ini juga memiliki fungsi-fungsi tersendiri bagi sebuah negara, diantaranya konstitusi sebagai pengatur hubungan antara negara dengan masyarakat, sebagai pembatas kekuasaan, serta sebagai alat pengendalian masyarakat. 

Ada sejumlah aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan dijalankan dalam kehidupan bernegara. Misalnya, siapa yang mengendalikan pemerintah dan bagaimana kekuasaan itu diperoleh. 

Ada juga beberapa aturan yang tidak ada hubungannya dengan cara kerja pemerintah. Akan tetapi, beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa apakah konstitusi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? 

Apakah penerapan hukum juga sudah berjalan dengan adil dan efektif? Rasa-rasanya itu semua memang belum berjalan dengan semestinya, atau masyarakat menyebut hukum Indonesia masih tumpul. 

Pelanggaran konstitusi selalu ada di setiap negara, disebabkan oleh masyarakat, pemerintah, atau bahkan penegak hukum. Misal, satu kasus yang belum lama terjadi di bulan ini yaitu kasus suap yang dialami oleh rektor di Universitas Lampung. 

Penyidik telah melakukan pemeriksaan dan menyatakan bahwa rektor tersebut menerima uang suap senilai lebih dari 5 miliar untuk penerimaan mahasiswa baru  di jalur mandiri yang dilakukan tanpa proses seleksi. 

Kita bisa lihat bahwa memang masih ada saja kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penegakan konstitusi ini. Rektor saja yang telah berpendidikan tinggi dan seharusnya memiliki pemikiran yang cerdik telah terjerumus dalam kasus suap, hal yang ia lakukan tentu akan sangat merugikan banyak hal. 

Pertama, dirinya sendiri yang pasti akan diproses polisi dan bisa berakhir di penjara. Lalu berdampak kepada keluarganya yang dapat mencemarkan nama baik keluarga, adanya kasus yang menimpa rektor tersebut pasti tidak sedikit yang memandang sebelah mata terhadap attitude  yang seharusnya dimiliki oleh mereka terutama pandangan dari saudara dan tetangga. 

Pencemaran nama baik selanjutnya akan berdampak kepada universitas beserta civitas akademiknya, secara UNILA merupakan salah satu yang menjadi universitas favorit bagi calon mahasiswa,dengan tersebarnya kasus ini tentu banyak yang menganggap ketidakprofesionalan pihak kampus dalam proses penerimaan mahasiswa, mereka akan berpikir bahwa universitas lebih mementingkan uang semata daripada kualitas calon mahasiswa itu sendiri, sehingga menurunkan kualitas universitas di mata masyarakat yang disebabkan oleh satu orang yang memiliki jabatan tertinggi di universitas. 

Hal seperti ini juga akan mejadi tantangan yang berat bagi pihak kampus dan mahasiswanya sendiri untuk bagaimana mereka mengembalikan nama baik serta lebih hati-hati dalam melakukan semua proses kedepannya.

Tidak jarang juga pemerintah melakukan pelanggaran konstitusi kepada masyarakat, seperti halnya pembatasan kebebasan berpendapat. Padahal dalam UUD sendiri dalam pasal 28 telah diatur tentang kebebasan berpendapat di muka umum. Rakyat adalah raja dalam demokrasi kita dan harus memiliki hak untuk didengar. Tapi, pelanggaran konstitusi masih sering terjadi bahkan di negara kita. 

Pada kenyataannya kita sebagai masyarakat ketika memberikan kritik yang disampaikan melalui DPR justru sama sekali tidak didengar dan hanya dianggap sebagai ocehan belaka. Padahal mereka yang katanya adalah wakil rakyat yang mengayomi masyarakat seharusnya bisa berperilaku sesuai konstitusi. 

Kritikan secara  langsung ditolak, kritikan tidak langsung melalui sosial media pun dikenai UU ITE, dan ketika masyarakat sudah tidak tahan hingga melakukan demo kepada pemerintah, mereka harus berhadapan dengan para polisi yang tidak sedikit juga dari mereka mati karena berhadapan dengan polisi. Alhasil, itu hanya percuma saja, toh mereka juga tetap tidak mengabulkan permohonan masyarakat. Peristiwa lainnya yang masih banyak terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia. 

Kasus pembunuhan yang menimpa seorang gadis berusia 12 tahun beberapa waktu yang lalu merupakan pelanggaran konstitusi berupa pelanggaran HAM oleh masyarakat. 

Gadis kecil yang tidak bersalah saja dibunuh oleh orang tak dikenal dan tak bermoral, yang mungkin saja si pembunuh memiliki masalah dengan orang disekitar gadis tersebut ataupun memang mengidap gangguan mental. Sangat disayangkan kepada pemerintah desa setempat yang kurang memperhatikan keamanan desa dengan minimnya pencahayaan di gang tempat terbunuhnya gadis kecil tersebut, yang hal itu memudahkan pembunuh melakukan aksinya. 

Untung saja, terdapat CCTV yang letaknya tidak jauh dari lokasi sehingga membantu polisi melakukan penyelidikan. Kurangnya kesadaran terhadap konstitusi di negara ini merupakan faktor utama terhadap pelanggaran, tidak memandang ia rakyat jelata, karena orang dengan jabatan dan pendidikan yang tinggi sekalipun dengan gampangnya melakukan pelanggaran yang berakibat besar bagi sekitarnya dan citra hukum. Kebiasaan pelanggaran-pelanggaran itu sudah sangat banyak terjadi pada zaman dahulu, di zaman Soekarno contoh mudahnya. 

G30S/PKI yang secara jelas merupakan pelanggaran besar terhadap konstitusi yang akan selalu diingat hingga sekarang, sampai tahun-tahun berikutnya pun pelanggaran konstitusi masih terus terjadi. Kita memang tidak bisa mencegah agar hal-hal tersebut tidak terjadi, sebagai masyarakat yang budiman kita hanya perlu untuk tidak bertingkah macam-macam sesuai UUD dan menyaksikan kasus-kasus pelanggaran konstitusi yang menjerat para pejabat, petinggi hukum, dan rakyat lainnya serta bagaimana pemerintah menyelesaikan semua masalah yang terjadi, karena sebanyak apapun masyarakat menanggapi dan memohon, kecil kemungkinan akan terwujud.