"Partai Demokrat diambang kehancuran," kata teman saya sambil menunjukkan data perolehan suara nasional dan perolehan kursi di DPR sejak partai itu ikut pemilu dari 2004 hingga 2019.
"Lihat," kata dia sambil memperlihatkan coretan-coretan yang dia buat sendiri dalam selembar kertas. Dan sayapun memperhatikan dengan saksama angka-angka yang dituliskannya.
Pada Pemilu 2004 Demokrat berhasil meraih 7,45 persen atau  8.455.225 suara nasional dan meraih 57 dari 550 kursi di DPR. Suatu pencapaian yang sangat bagus untuk partai yang baru terbentuk pada 9 September 2001. Pada tahun yang sama pembinanya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil menjadi presiden.
Pada pemilu berikutnya 2009 lebih hebat lagi. Berhasil menjadi pemenang pemilu mengalahkan partai senior, Golkar, PDIP dan PPP. Meraih 21.703.137 suara nasional (26,4 persen) dan 150 dari 560 kursi di DPR. Kembali pembinanya, SBY, berhasil terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya.
Pada Pemilu 2014, malapetaka mulai datang. Banyaknya kader Partai Demokrat yang terlibat korupsi dan termasuk masalah Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak. Perolehan suara dan kursi di DPR pun langsung terjun bebas, terpangkas lebih dari separuh.
Pada pemilu tersebut Demokrat hanya berhasil meraup 12.728.913 suara nasional (10,19 persen) atau 61 dari 560 kursi di DPR. Dan SBY harus turun tangan menjadi Ketua Umum untuk menyelamatkan partai, menggantikan Anas Urbaningrum yang dipenjara karena terlibat korupsi Hambalang.
Pada Pemilu 2019 kembali lagi merosot. Hanya mampu meraih 10.876.507 suara nasional (7,77 persen) dan 54 dari 560 kursi di DPR. Perolehan kursi paling rendah sepanjang sejarah Demokrat berpartisipasi dalam pemilu tetapi nasibnya masih lebih baik dari Partai Hanura.
Pemilu 2024 akan menjadi pentuan bagi Demokrat, apakah masih tetap eksis atau nasibnya akan seperti Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak dan tidak mungkin lagi diperbaiki karena di bangun di atas tanah yang labil.
"Artinya kalau masih ingin eksis di Senayan, Demokrat harus hati-hati dan melakukan evaluasi, langkah-langkah apa yang harus diambil, kalau tidak partai ini akan kolaps dan hanya tinggal nama untuk selamanya," kata dia sambil membuat tanda silang.
"Cara-cara lama seperti politik baper dan didzalimi bukan saatnya lagi, tidak laku lagi. Dan 'Katakan tidak pada(hal) korupsi' harus benar-benar dihilangkan. Dan satu lagi, bagaimana AHY yang merupakan pendatang baru tiba-tiba menjadi ketua umum? Apa tidak ada kader yang lebih senior dan lebih berpengalaman lagi?" kata dia melanjutkan.
"Tentu saja banyak tetapi yang mempunyai banyak uang hanya sedikit," kata sayaÂ
"Ketua umum partai itu harus mempunyai banyak uang. Lihat saja seperti Megawati, Setya Novanto yang kemudian digantikan Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Surya Paloh, Oesman Sapta Odang, Hari Tanoesoedibjo termasuk AHY," mereka orang-orang banyak duit semua, kalau tidak mana bisa jadi ketua umum?" kata saya.
"Betul-betul. Sebuah organisasi apalagi seukuran partai politik pasti membutuhkan uang yang banyak agar bisa bergerak dan barangkali di Demokrat yang paling tajir ya AHY," kata dia.
"Tapi kesan poltik dinasti akan memperburuk citra partai ini dan isu kudeta yang dihembuskan juga menunjukkan partai ini tidak solid. Kalau tidak segera dibenahi, pada Pemilu 2024 mungkin nasib partai ini akan sama seperti Wisma Atlet Hambalang, mangkrak," kata dia sambil berlalu(RS/dari berbagai sumber)
