Mohon tunggu...
Rintar Sipahutar
Rintar Sipahutar Mohon Tunggu... Kemajuan sebuah bangsa ditentukan pendidikan berkualitas

"1 teladan lebih berharga daripada 1000 nasihat, 1 tindakan lebih berarti daripada 1000 omong kosong"

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Jika UUD 1945 Kembali ke Naskah Asli, Presiden Kembali Dipilih MPR dan Masa Jabatannya Tak Terbatas

14 Agustus 2019   17:17 Diperbarui: 14 Agustus 2019   17:36 0 6 4 Mohon Tunggu...
Jika UUD 1945 Kembali ke Naskah Asli, Presiden Kembali Dipilih MPR dan Masa Jabatannya Tak Terbatas
Sumber photo: Nusantaranews.co

Wacana amandemen terbatas terhadap UUD 1945 kembali mengemuka. Setelah 4 kali mengalami amendemen yang kesemuanya dilakukan pasca reformasi, kini ada wacana untuk mengembalikan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.

Mengutip dari KOMPAS.com, tidak hanya sekadar amandemen UUD 1945, tetapi wacana Garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga turut disinggung untuk dihidupkan kembali. Untuk itu, sejumlah tokoh justru mendorong agar UUD 1945 kembai ke naskah asli yang disebut sesuai dengan amanat proklamasi. 

Dan dua di antara banyak tokoh yang bersuara keras kembali ke naskah asli adalah Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno dan putri proklamator Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, yang diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi DPP Partai Gerindra.

Tri Sutrisno menyatakan tidak perlu lagi diadakan amandemen terhadap UUD 1945, tetapi yang perlu dilakukan saat ini adalah pengkajian ulang terhadap amandemen yang empat kali itu dan mengembalikannya ke naskah asli.

Tri Sutrisno mencontohkan salah satu bentuk kekeliruan itu seperti: sebagai negara kesatuan, negara kita tidak perlu ada dewan perwakilan daerah (DPD). Menurut beliau itu berlaku di negara serikat, sedangkan di negara kita adanya utusan golongan. Itulah mengapa beliau ingin kembali ke naskah asli UUD 1945, agar fungsi dan kedudukan MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara.

"Bukan ada amandemen, tapi kaji ulang. Artinya empat kali (amandemen) itu diteliti lagi. Kaji ulang itu, yang asli dikembalikan. Kalau negara serikat, ada negara bagian ada dewan perwakilan daerah. Kalau kita, enggak ada itu. Yang benar utusan daerah. Kembali lagi MPR lembaga tertinggi isinya DPR, Utusan Daerah, Utusan Golongan. Jangan meniru liberal. Habisin duit saja," (Kompas.com)

Hal senada juga disampaikan Rachmawati Soekarnoputri. Menurut beliau agar Pancasila dapat tetap tegak sebagai dasar negara maka harus digandeng dengan UUD 1945 yang asli dan bukan hasil amandemen. Sebagai "meja statis" UUD 1945 tidak boleh diubah-ubah dan Pancasila harga mati. Beliau juga menyesalkan kriteria MPR itu tidak lagi jelas dalam ketatanegaraan kita. Apakah sistemnya dwikameral, trikameral, atau monokameral?

"Pancasila agar bisa tegak di Republik Indonesia harus digandeng kembali dengan UUD '45. Artinya, kita harus kembali ke UUD '45. Pertama adalah 'leitstar dinamis' sebagai bintang pemimpin, yaitu menciptakan masyarakat yang adil makmur sejahtera. Landasan kedua adalah sebagai meja statis. Jadi ini tak bisa diubah-ubah. Pancasila harga mati. Dua fungsi ini hanya bisa diciptakan dengan UUD 1945 sebagai landasan strukturiel," (Kompas.com)

***

Pertanyaannya adalah, setujukah Anda jika UUD 1945 diamandemen untuk kelima kalinya? Atau setujukah Anda jika UUD 1945 dikembalikan ke naskah aslinya? Dan tahukah Anda hal-hal paling mendasar apa yang akan terjadi jika UUD 1945 kembali ke naskah aslinya?

Kalau menurut saya, saat ini dan dalam jangka waktu yang lama, tidak perlu dilakukan amandemen terhadap UUD 1945. Apakah itu berupa penambahan atau pengurangan pasal-pasal, ayat-ayat atau butir-butir. Apalagi kembali ke naskah asli secara mendadak?

Anggaplah MPR dan DPR telah melakukan kekeliruan dengan nafsu eforia reformasi yang berlebihan hingga melakukan amandemen sampai empat kali, yang menurut saya tanpa kajian yang sangat-sangat mendalam. Maka saat ini juga dan dalam jangka waktu yang panjang ke depan, kekeliruan itu jangan diulang lagi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN