Mohon tunggu...
Rintar Sipahutar
Rintar Sipahutar Mohon Tunggu... Guru - Guru Matematika

Pengalaman mengajar mengajarkanku bahwa aku adalah murid yang masih harus banyak belajar

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Kinerja DPR Jeblok, Pantaskah Fadli Zon Meminta Rakyat Memakluminya?

7 Desember 2018   08:47 Diperbarui: 7 Desember 2018   09:20 792
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ketika Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritisi kinerja anggota DPR yang cenderung menurun selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengakuinya.

Dikutip dari TribunKaltim.co (4/12/2018), menurut Fadli, penurunan kinerja anggota legislatif saat ini merupakan hal yang patut dimaklumi. Sebab, banyak anggota DPR yang kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019.

"Saya kira pasti akan terjadi penurunan intensitas (kehadiran) karena ada banyaknya kegiatan di dapil kan sekaligus kampanye. Ini saya kira yang perlu dimaklumi juga. Ini terjadi di semua partai politik," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018)

Terkait alasan Fadli Zon tersebut, patutkah masyarakat memakluminya?

Saya pikir agar seimbang, Fadli Zon dan anggota DPR lainnya juga harus maklum jika pada Pemilu tahun 2019 nanti juga rakyat enggan memilih anggota DPR yang selalu membuat 1001 alasan untuk kinerja yang buruk.

"Ya, bisa kami maklumi, Fadli Zon. Tetapi kami harap para anggota dewan yang terhormat juga bisa memaklumi kalau tahun depan rakyat sudah malas memilih anggota dewan karena 1001 macam kesibukan. Rakyat fokus memilih presiden dan wakil presiden sajalah, DPR abaikan sajalah"

Apakah masyarakat tidak geram dengan DPR yang telah menghabiskan uang negara hingga triliunan rupiah tetapi kinerjanya zonk dan jeblok.

Dilansir dari KOMPAS.COM (10/4/2018), untuk tahun 2019, DPR mengajukan usulan Rencana Kerja dan Anggaran DPR tahun 2019 sebesar Rp 7.721.175.861.000 atau naik sekitar Rp 2 triliun dari tahun 2018 yakni Rp 5,7 triliun.

Anggaran sebanyak itu rencananya akan digunakan:

Pertama, untuk satker Dewan sebesar Rp 4.864.569.519.000, yang diposkan untuk dua program, yakni program pelaksanaan fungsi sebesar Rp 926.701.869.000 dan program penguatan kelembagaan DPR sebesar Rp 3.937.867.650.000.

Kedua, untuk satker Setjen DPR, anggaran yang diusulkan sebesar Rp 2.856.606.342.000, dengan rincian Rp 2.788.220.591.000 untuk program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya. Sisanya sebesar Rp 68.385.751.000 digunakan untuk program dukungan keahlian fungsi dewan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun