- Tunjanganlistrik Rp 7,7 juta,
- tunjangan aspirasi Rp 7,2 juta,
- tunjangan kehormatan Rp 5,5 juta,
- tunjangan komunikasi Rp 15 juta, dan
- tunjangan pengawasan Rp 3,7 juta.
Sehingga, total take home pay anggota DPR RI sebesar Rp 55 juta per orang dan dalam satu tahun sebesar Rp 660 juta per orang. Dan jika dikalkulasi dengan jumlah anggota DPR sebanyak 580 orang maka dalam sebulan pengeluaran negara untuk gaji DPR sebesar Rp 31,9 miliar, dan untuk 1 tahun sebesar Rp 382,8 milyar.
Itu belum termasuk uang pembahasan RUU dan uang reses. Dan juga belum termasuk gaji dan anggaran untuk anggota DPRD se-Indonesia sebanyak 19.817 orang, yang terdiri dari: DPRD I (Provinsi) sebanyak 2.147 orang dan anggota DPRD II (Kabupaten/kota) sebanyak 17.670 orang.
Jika dirata-ratakan saja gaji setiap anggota dewan tersebut Rp 40 juta per bulan maka negara harus membayar gaji mereka sebesar Rp 792,68 milyar per bulan atau sekitar Rp 9,512 triliun per tahun. Sekali lagi itu belum termasuk pengeluaran lain-lain.
Apakah rakyat harus mengerti dan memaklumi mereka sementara mereka tidak mau mengerti rakyat?
"Ya, bisa kami maklumi, Fadli Zon. Tetapi kami harap para anggota dewan yang terhormat juga bisa memaklumi kalau tahun depan rakyat sudah malas memilih anggota dewan karena 1001 macam kesibukan. Rakyat fokus memilih presiden dan wakil presiden sajalah, DPR abaikan sajalah"
(RS/dari berbagai sumber)
