Ketika Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritisi kinerja anggota DPR yang cenderung menurun selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengakuinya.
Dikutip dari TribunKaltim.co (4/12/2018), menurut Fadli, penurunan kinerja anggota legislatif saat ini merupakan hal yang patut dimaklumi. Sebab, banyak anggota DPR yang kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019.
"Saya kira pasti akan terjadi penurunan intensitas (kehadiran) karena ada banyaknya kegiatan di dapil kan sekaligus kampanye. Ini saya kira yang perlu dimaklumi juga. Ini terjadi di semua partai politik," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/12/2018)
Terkait alasan Fadli Zon tersebut, patutkah masyarakat memakluminya?
Saya pikir agar seimbang, Fadli Zon dan anggota DPR lainnya juga harus maklum jika pada Pemilu tahun 2019 nanti juga rakyat enggan memilih anggota DPR yang selalu membuat 1001 alasan untuk kinerja yang buruk.
"Ya, bisa kami maklumi, Fadli Zon. Tetapi kami harap para anggota dewan yang terhormat juga bisa memaklumi kalau tahun depan rakyat sudah malas memilih anggota dewan karena 1001 macam kesibukan. Rakyat fokus memilih presiden dan wakil presiden sajalah, DPR abaikan sajalah"
Apakah masyarakat tidak geram dengan DPR yang telah menghabiskan uang negara hingga triliunan rupiah tetapi kinerjanya zonk dan jeblok.
Dilansir dari KOMPAS.COM (10/4/2018), untuk tahun 2019, DPR mengajukan usulan Rencana Kerja dan Anggaran DPR tahun 2019 sebesar Rp 7.721.175.861.000 atau naik sekitar Rp 2 triliun dari tahun 2018 yakni Rp 5,7 triliun.
Anggaran sebanyak itu rencananya akan digunakan:
Pertama, untuk satker Dewan sebesar Rp 4.864.569.519.000, yang diposkan untuk dua program, yakni program pelaksanaan fungsi sebesar Rp 926.701.869.000 dan program penguatan kelembagaan DPR sebesar Rp 3.937.867.650.000.
Kedua, untuk satker Setjen DPR, anggaran yang diusulkan sebesar Rp 2.856.606.342.000, dengan rincian Rp 2.788.220.591.000 untuk program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya. Sisanya sebesar Rp 68.385.751.000 digunakan untuk program dukungan keahlian fungsi dewan.
- Tunjanganlistrik Rp 7,7 juta,
- tunjangan aspirasi Rp 7,2 juta,
- tunjangan kehormatan Rp 5,5 juta,
- tunjangan komunikasi Rp 15 juta, dan
- tunjangan pengawasan Rp 3,7 juta.
Sehingga, total take home pay anggota DPR RI sebesar Rp 55 juta per orang dan dalam satu tahun sebesar Rp 660 juta per orang. Dan jika dikalkulasi dengan jumlah anggota DPR sebanyak 580 orang maka dalam sebulan pengeluaran negara untuk gaji DPR sebesar Rp 31,9 miliar, dan untuk 1 tahun sebesar Rp 382,8 milyar.
Itu belum termasuk uang pembahasan RUU dan uang reses. Dan juga belum termasuk gaji dan anggaran untuk anggota DPRD se-Indonesia sebanyak 19.817 orang, yang terdiri dari: DPRD I (Provinsi) sebanyak 2.147 orang dan anggota DPRD II (Kabupaten/kota) sebanyak 17.670 orang.
Jika dirata-ratakan saja gaji setiap anggota dewan tersebut Rp 40 juta per bulan maka negara harus membayar gaji mereka sebesar Rp 792,68 milyar per bulan atau sekitar Rp 9,512 triliun per tahun. Sekali lagi itu belum termasuk pengeluaran lain-lain.
Apakah rakyat harus mengerti dan memaklumi mereka sementara mereka tidak mau mengerti rakyat?
"Ya, bisa kami maklumi, Fadli Zon. Tetapi kami harap para anggota dewan yang terhormat juga bisa memaklumi kalau tahun depan rakyat sudah malas memilih anggota dewan karena 1001 macam kesibukan. Rakyat fokus memilih presiden dan wakil presiden sajalah, DPR abaikan sajalah"
(RS/dari berbagai sumber)
