Melayani kepentingan masyarakat adalah tugas utama sebuah pemerintahan dan perangkatnya. Kepentingan masyarakat bermacam rupa. Mulai dari urusan selokan di kompleks hingga masalah tanah, mulai urusan kartu tanda penduduk hingga kebersihan kota. Masih banyak lagi.
Mesin birokrasi pemeritah harus digerakkan untuk memberikan pelayan yang berkualitas. Kehadiran perangkat pemerintah akan menjadi penentu dalam berhasil atau tidaknya proses pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesusai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pada pasal 7 ayat 1 dinyatakan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Demikianlah diatur kegiatan yang dilakukan penyelenggara pemerintah dengan standar yang jelas dan tentunya pada prakteknya ditentukan indikator-indikator yang menjadi tolok ukur hasilan penyelenggaraan pelayanan ini.
Keberhasilan kerja-kerja birokrasi ini sangat ditentukan model kepemimpinan sang komandan. Dalam konteks Jakarta, tentunya gaya kepemimpinan gubernur dan wakil gubernurnya. Dominanya sesungguhnya gaya kepemimpinan gubernur tentunya.
Pengalaman-pengalaman sebelumnya mencerminkan gaya kepemimpinan yang tercermin pada kualitas pelayanan publik di Jakarta. Ditenggarai, praktek-praktek salah dari pejabat publik dengan perilaku koruptif di semua tingkatan mencerminkan koruptifnya model kepemimpinan gubernurnya. Penataan kota dan masalah penduduk yang bertumpuk termasuk masalah transportasi dan kejadian banjir di Jakarta menjadi gambaran kecakapan pemimpin Jakarta.
Tidak banyak ingatan tentang gaya kepemimpinan gubernur terdahulu sebelum Jokowi dan Basuki. Gaya Sutiyoso yang berlatar belakang militer tidak membantu dalam pelaksanaan kerja-kerja publik yang mumpuni. Jalanan Jakarta bisa menjadi gambarannya. Kendaraan-kendaraan tua tetap mendapatkan tempat. Ditenggarai proses pemeriksaan kelayakannya terjadi ‘di bawah meja’. Meskipun Sutiyoso diingat sebagai pencetus Transjakarta.
Pasca Sutiyoso, muncul Fauzi Wibowo alias Foke yang mengaku ‘sang ahli’ yang sanggup mengatasi masalah Jakarta terutama banjir. Janjinya ternyata palsu. Pelayanan masih sama. Banjir tidak teratasi. Birokrasi berlaku priyayi. Mendapatkan pelayanan publik seperti yang ditegaskan Undang-Undang adalah sebuah impian. Model pelayanannya menjadi berciri ‘sumut’, semua urusan mesti uang tunai. Masyarakat teriak, pemerintah hanya berjanji dan belaku normatif. Contoh yang paling nyata adalah bobroknya pelayanan transportasi Transjakarta yang diwariskan Sutiyoso.
Menuju Pelayanan Berkelas
Hingga kemudian muncul gubernur Jokowi dan Basuki. Mesin birokrasi dipacu dengan kencang. Diefisiensikan dengan baik. Didorong untuk memberikan standar pelayanan yang mumpuni sesuai dengan mandat dari undang-undang.
