Haruskah kemudian dengan alasan kemanusian mereka harus diterima. Tentunya juga, Â biaya untuk memulangkan mereka, melakukan proses deradikalisasi yang tidak menjamin hasil yang diharapkan tentunya mahal. Belum lagi kecemasan yang ditimbulkan di masyarakat karena adanya trauma dari kejadian kehancuran sebelumnya yang diakibatkan mereka.
Lalu, mengapa harus lebih memperhatikan yang 600-an dari pada 800 orang di dalam negeri yang masih memerlukan dukungan dan bantuan. Mereka yang 800 lebih layak dibantu dan dipikirkan strategi untuk mengentaskan mereka dari dampak bencana yang melanda wilayahnya. Lebih masuk akal untuk memikirkan upaya-upaya perbaikan kehidupan dan memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman dengan relokasi.
Biayanya lebih baik digunakan untuk memperbaiki lingkungan untuk menghindarkan kejadian bencana yang akan datang. Biaya negara akan menjadi sia-sia saja untuk memunglangkan mereka yang telah menghianati bangsanya sendiri. Apakah bangsa akan kalah dengan penyesalan mereka yang seolah-olah benar?
Pemerintah dan para pendukung pemulangan eks ISIS ini sangatlah tidak penting bersuara. Mereka hanya mencari sensasi. Mereka sangat tidak tertarik untuk mendorang pemerintah dan memaksa pemerintah untuk membangun wilayah yang terdampak bencana di Kabupaten Bogor dan banyak wilayah lainnya.
Pemulangan eks ISIS hanya akan menimbulkan kegelisahan dan perpecahan di negara ini. Sia-sialah semua bicara tentang perdamian, tentang kesatuan, tentang kemanusiaan, ketika mereka yang telah menghianati semua nilai-nilai itu malah mendapat tempat dan panggung di ruang publik negeri ini.
Entah siapa yang memanggungkannya. Entah siapa yang mendapatkan keuntungan dari memanggunkan isu ini. Mereka mungkin hanya orang-orang yang lebih tidak perduli dengan bangsa ini. Mereka yang hanya ingin menguarkan ketakutan untuk berharap dapat mengontrol rakyat. Ketakutan telah berhasil 'mempersatukan' rakyat Korea Utara, jika harus diambil sebuah contoh.
Selayaknya dan sepatutnya untuk membuang isu pemulangan eks ISIS ini dari panggung dan ruang publik negara kita. Pemerinta, pejabat dan menteri serta politikus harusnya lebih bersuara untuk memperhatikan masyarakat yang terdampak bencana di Indonesia.
Masyarakat yang masih tinggal di tempat-tempat tinggal darurat. Tidak hanya di Kabupaten Bogor, tetapi juga di Palu, di Lombok bahkan di daerah lain yang terkena bencana yang juga seolah telah dilupakan. Tapi, sepertinya tidak akan terjadi. Tersebab, bicara soal mereka yang terdampak bencana, hanyalah jalan sunyi yang tidak mendapat lampu sorot publik.
